Anggota Senat PNUP Lokakarya Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Perguruan Tinggi

Anggota senat PNUP mengikuti workshop penyusunan peraturan perundang-undangan di kampus I PNUP Tamalanrea

Anggota Senat PNUP Lokakarya Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Perguruan Tinggi
Dok Humas PNUP
Anggota senat dan pejabat struktural Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) Makassar, mengikuti workshop penyusunan peraturan perundang-undangan di kampus I PNUP Tamalanrea, Jumat (7/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Anggota senat dan pejabat struktural Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) Makassar, mengikuti workshop penyusunan peraturan perundang-undangan di kampus I PNUP Tamalanrea, Jumat (7/12/2018).

Workshop tersebut menghadirkan narasumber dari Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Ani Nurdiani Azizah.

Direktur PNUP Ir Muhammad Anshar mengatakan, pelaksanaan lokakarya tersebut untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan tentang bagaimana teknik penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya keputusan dan dokumen hukum yang terkait dengan pendidikan tinggi.

Baca: TRIBUNWIKI: Lokasi ATM Bank Sulselbar di Soppeng

Baca: Hari AIDS Sedunia, Deng Ical Ajak Seluruh Elemen Lebih Peduli

Baca: Mulan Jameela Akhirnya Blak-blakan Soal Skandal Ahmad Dhani, Ngaku Rasakan Ini

“Workshop ini untuk menambah referensi informasi dan meningkatkan pemahaman di kalangan anggota senat dan para pejabat struktural PNUP dalam menyusun berbagai produk hukum seperti rancangan keputusan, rancangan peraturan, dan lain sebagainya sehingga dalam proses perencanaan, pembahasan, dan penetapannya tidak mengalami berbagai kendala baik dalam teknik penulisan maupun substansi dari apa yang diatur atau akan ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan,"kata Ir Muhammad Anshar.

Sementara Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti, Ani Nurdiani Azizah, dalam materinya menjelaskan peraturan perundang-undangan bukanlah artikel yang bisa dibuat berdasarkan pendapat atau teori semata. Peraturan perundang-undangan merupakan dokumen hukum yang memiliki konsekuensi sanksi bagi pihak yang diatur serta mengandung kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya.

"Untuk itu, dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik, seseorang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menyusunnya apalagi dalam hal ini terkait dengan produk hukum yang mengatur tentang pedidkan tinggi,"kata Ani.

Penyusunan peraturan perundang-undangan dalam lingkup pendidikan tinggi sendiri, sangat diperlukan mengingat begitu banyak hal-hal kompleks yang terkait dengan pengaturan penyelenggaraan pendidikan tinggi seperti sistem pendidikan tinggi, pengaturan program studi, pemberian gelar, ijazah, dan lain-lain. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dalam hal aturan pendidikan tinggi diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan, pembahasan, teknik penyusunan, dan pemberlakuannya setelah menjadi produk hukum yang sah.

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami: 

Follow juga akun instagram official kami: 

A

Penulis: Munawwarah Ahmad
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved