Soal Aktivitas TPA, Warga Borong Manempa Sebut Solusi dari Dinkes dan DLHK Tak Masuk Akal

DPRD Bulukumba mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aktivitas pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Soal Aktivitas TPA, Warga Borong Manempa Sebut Solusi dari Dinkes dan DLHK Tak Masuk Akal
FIRKI
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aktivitas pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Borong Manempa lama, di Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Bulukumba, Rabu (5/11/2018). 

Laporan Wartawan TribunBulukumba.com, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aktivitas pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Borong Manempa lama di Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Bulukumba, Rabu (5/11/2018).

RDP tersebut berlangsung di Ruangan Aspirasi DPRD Bulukumba, Jl Sulthan Hasanuddin, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu.

Beberapa pihak yang hadir dalam RDP ini, diantaranya Kabid Kesehatan Masyarakat Hidup Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba Hj Kasmarinda, Sekretaris DLHK Bulukumba Andi Ridwan, dan beberapa warga Borong Manempa serta pendampingnya.

Pendamping warga Borong Manempa, Sudirman menilai solusi yang ditawarkan Dinkes maupun DLHK Bulukumba hanya manis gula-gula.

"Tidak masuk akal solusi yang ditawarkan. Yang jadi masalah disini, apakah boleh TPA dibangun dekat dengan rumah warga atau tidak. Tahun 70-an warga sudah mulai bermukim disana," ujar Sudirman.

Sudirman berharap, RDP yang dilaksanakan oleh DPRD Bulukumba, dapat melahirkan solusi yang pro rakyat dan bukan hanya sekadar wacana.

Meski berjalan alot, Ketua Komisi C DPRD Bulukumba, H Patudangi Azis, sebagai Pimpinan Sidang, memutuskan beberapa kesepakatan dalam RDP tersebut.

Beberapa kesepakatan diantaranya, menghentikan aktivitas pembuangan sampah di TPA Borong Manempa hingga dilakukan pembangunan tembok pembatas, pengurai air limbah, serta pos jaga sebagai bentuk pengawasan kepada oknum diluar DLHK.

"Kami akan segera menginformasikan hasil RDP ke Ketua DPRD. Untuk kemudian segera bersurat ke bupati agar segera memerintahkan DLHK," kata H Patudangi. (*)

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved