Antrean Pembuatan KTP Dibatasi, Warga Mallawa Keluhkan Layanan Disdukcapil

Sebelumnya, warga mengeluhkan sejumlah calo yang standby dan mengurus KTP. Kali ini warga mengeluhkan nomor antrean yang dibatasi oleh petugas.

Antrean Pembuatan KTP Dibatasi, Warga Mallawa Keluhkan Layanan Disdukcapil
ansar/tribunmaros.com
Kantor Disdukcapil di area perkantoran Pemkab Maros. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

 TRIBUN TIMUR.COM, MAROS - Warga kembali mengeluhkan layanan pengurusan KTP di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Maros. Pelayanan Disdukcapil dinilai tidak maksimal, Selasa (4/12/2018).

Sebelumnya, warga mengeluhkan sejumlah calo yang standby dan mengurus KTP. Kali ini warga mengeluhkan nomor antrean yang dibatasi oleh petugas.

Seorang warga Mallawa, Rahim mengatakan, dua hari terakhir ia dari Mallawa ke kantor Disdukcapil untuk mengurus KTP. Namun saat sampai, nomor antrean sudah habis.

Baca: Harga TBS di Sulawesi Barat Turun Lagi

Baca: Harbolnas 2018 - 4 Diskon Gila-gilaan di Harbolnas Puncaknya 12 Desember Nanti, Cek Sekarang!

Baca: PSM Imbang dengan Bhayangkara FC, Marc Klok: Saya Bersedih dan Merasa Kosong

Setelah nomor antrean habis, petugas ogah melayani warga yang terlambat datang. Padahal, jarak rumahnya dari kantor Disdukcapil, sekira 40 kilometer.

"Saya dua hari datang ke kantor Disdukcapil untuk mengurus. Tapi selalu tidak mendapatkan nomor antrean. Padahal saya tiba jam delapan pagi," katanya.

Setiap hari, petugas hanya melayai 150 warga saja. Nomor antrean sudah habis sebelum pukul 8.00 wita. Padahal, Rahim berangkat dari rumahnya, setelah salat subuh. Tapi saat sampai, antrean sudah habis.

Menurutnya, meski petugas tidak memungut biaya, namun warga dari kecamatan Mallawa, Camba dan Cenrana, tetap mengeluarkan biaya ratusan ribu.

"Memang pengurusan KTP gratis. Tapi kami sampai di kantor Disdukcapil, mengeluarkan biaya. Saya sudah dua hari, uang yang habis sudah ratusan ribu," katanya.

Seharusnya, petugas prioritaskan warga yang berada di daerah jauh dari Maros kota atau pusat pemerintahan. Pasalnya, jika bolak-balik, maka uangnya habis di perjalanan.

Selain itu, rerata yang datang mengurus merupakan petani. Sehari saja tidak melihat padinya, mereka sudah gelisah akibat ancaman hama.

"Kami ini petani, sehari saja tidak ke sawah, sudah was-was. Tapi itu tidak difikirjan oleh petugas. Kami ini rugi, jika berlama-lama di kota," katanya.

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami: 

Follow juga akun instagram official kami: 

ii
Penulis: Ansar
Editor: Nurul Adha Islamiah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved