RAPBD 2019 Wajo Dinilai Terlalu Boros

Laporan wartawan TribunWajo.com, Hardiansyah Abdi Gunawan

TRIBUNWAJO.COM, WAJO - Pemerintah Kabupaten Wajo menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo.

Dalam RAPBD 2019 tersebut, total pendapatan sebesar Rp. 1,559,308,887,674,00 (1,55 triliun), sementara total belanja yang diajukan sebesar Rp. 1,565,308,887,674,00 (1,56 triliun).

Artinya, ada defisit sebesar 4 miliar dalam RAPBD 2019 yang diusulkan pemerintah.

Salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Wajo, Andi Gusti A Makkaroda menyebutkan defisit antara pendapatan dan belanja yang diajukan oleh pemerintah tersebut ditutupi oleh perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

"Pemerintah menutupi dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 10 miliar. 10 miliar tersebut dialokasikan untuk 6 miliar (defisit) dan 4 miliar dialokasikan ke penyertaan modal," katanya kepada TribunWajo.com, Minggu (02/12/2018).

Namun, anggota Komisi II tersebut menilai sumber pendapatam untuk RAPBD 2019 masih didominasi oleh Dana Perimbangan, sebesar 72,22 %. Dua sumber pendapatan daerah seperti, yang lain-lain yang bersifat sah sebesar 17,81 % sementara untul Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 9,97 %.

"Saya masih analisa posturnya. Maka seharusnya postur pada sektor belanja, pemda sebaiknya mengarahkan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan PAD," katanya.

Hal tersebut diungkapkannya, berdasar pada rencana anggaran belanja yang kelihatan belanja tidak langsungnya mencapai 56.55 % sementara belanja langsung hanya 43.45 %

"Yang membuat miris adalah 56.55% belanja tidak langsung yang sebanyak Rp. 885,117,938,453 didominasi oleh belanja pegawai sebanyak Rp 653,899,392,244 atau 41,77 % sisanya terbagi ke belanja hibah 11,5 miliar dan bansos mencapai Rp. 3,472 miliar," kata anggota Fraksi PDIP tersebut.

Bahkan, politisi Partai Nasdem tersebut pun merinci rencana belanja yang diajukan pemerintah. Pada belanja langsung pun demikian total Rp. 680 miliar lebih atau setara 43.45 % dialokasikan untuk belanja pegawai sebayak 2.58 % (Rp. 40.419 miliar) disusul belanja barang dan jasa 23 % (Rp. 365,692 miliar) dan belanja modal 17 % (Rp. 270 miliar).

"Saya belum analisa secara detail pada program dan kegiatan yang cenderung ada pada belanja langsung berupa barang dan jasa serta pada belanja modal yang jumlahnya Rp. 639,771,552,021 miliar," katanya.

Olehnya, dirinya hendak mempertanyakan lagi kegiatan dalam belanja barang - jasa dan belanja modal yang diajukan dalam RAPBD 2019 tersebut apakah diperuntukkan bagi kegiatan yang pro rakyat atau justru kegiatan-kegiatan yang pro birokrat, seperti belanja rutin, program pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kapasitas SDA.

"Ataukah ternyata belanja barang dan jasa atas nama kegiatan program prorakyat tetapi dalam pelaksanaannya masih mengikutkan anggaran-anggaran belanja pegawai dalam pelaksanaanya. Misalnya program peningkatan kemampuan lembaga petani. Anggarannya 230 juta ternyata 218 juta adalah belanja barang jasa dan 12 jutanya adalah belanja pegawai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut," terangnya.

Asumsi tersebut diambil, lantaran selama ini banyaknya kegiatan atas nama prorakyat tetapi 40% dari kegiatan tersebut adalah untuk belanja pegawai dan 60% belanja barang jasa yang ditemuinya.