Orang Gila Masuk DPT, Ini Penjelasan KPU Sulsel

Menurut Usle, sapaannya, sama sekali tidak ada. Dia pun meminta agar informasi mengenai ada 'orang gila' masuk DPT pada Pemilu 2019 diluruskan.

Orang Gila Masuk DPT, Ini Penjelasan KPU Sulsel
tribun timur/abdul aziz alimuddin
Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, Informasi, dan Hubungan Antar Lembaga KPU Sulsel Uslimin. 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan sebanyak 2.166 penyandang disabilitas tunagrahita sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 mendatang. Terdiri dari 1.212 laki-laki dan 954 perempuan.

"Data ini diambil dari Sistem informasi data pemilih atau Sidalih DPTHP I dan DPTHP II," ujar Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, Informasi, dan Antar Lembaga KPU Sulsel Uslimin, Minggu (2/12/2018).

Dari data di atas, apakah ada orang gila?

Menurut Usle, sapaannya, sama sekali tidak ada. Dia pun meminta agar informasi mengenai ada 'orang gila' masuk DPT pada Pemilu 2019 diluruskan.

Usle kemudian membuka Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018.

Dikatakannya, yang bisa masuk DPT selain sudah berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin dan atau pernah kawan serta sedang tidak mengalami gangguan kejiwaan.

"Tidak ada orang gila, karena di PKPU 11 pasal 4 itu jelas bahwa yang boleh masuk dalam DPT adalah telah berusia 17 atau lebih, sudah kawin atau telah pernah kawin. Maksudnya itu duda atau janda," jelas Usle.

Usel menambahkan, selain itu, masyarakat yang masuk dalam DPT Pemilu 2019 nanti adalah mereka yang tidak sedang terganggu ingatannya dan jiwanya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf b.

"Orang gila tidak bisa dikatakan gila hanya pengakuan keluarganya bahwa ini gila dan tidak. Harus ada keterangan dokter. Jadi kalau sudah ada keterangan dokter bahwa terganggu jiwanya baru tidak boleh masuk. Kalau hanya pengakuan dari keluarganya itu tetap kita data," tegas Usle.

Usle juga meminta untuk dilurskan bahwa surat keterangan dokter merupakan salah satu syarat untuk memilih atau mencoblos.

"Jadi surat keterangan dari dokter bukan untuk bilang boleh memilih atau tidak. Bukan itu maksudnya, tapi surat keterangan itu bunyinya sedang terganggu jiwa dan tidak," katanya.

Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved