BPJS Kesehatan Sosilisasi Larangan Pungli di Depan Peserta

BPJS Kesehatan Cabang Makassar menggelar sosialisasi langsung ke peserta yang sedang menunggu antrean

BPJS Kesehatan Sosilisasi Larangan Pungli di Depan Peserta
Humas BPJSKes Makassar
Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik Cabang Makassar Saiyed A G Assaqqaf 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Demi wujudkan badan pelayanan masyarakat yang bersih dan bebas pungutan liar (Pungli), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Makassar menggelar sosialisasi langsung ke peserta yang sedang menunggu antrean di kantornya Jl AP Pettarani Makassar, Jumat (23/11/2018).

Sosialisasi sekitar 10 menit, berisikan imbauan kepada peserta untuk tidak memberikan sesuatu baik berupa uang maupun barang kepada Duta BPJS Kesehatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan serta dapat mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.

Hal tersebut juga berlaku bagi setiap duta BPJS Kesehatan baik dari sesama Duta BPJS Kesehatan maupun kepada pihak eksternal yang memiliki kepentingan satu sama lain.

Jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan himbauan tersebut, peserta dapat melaporkan kepada Komite Etika BPJS Kesehatan melalui email Hyperlink mailto:komite.etika@bpjs-kesehatan.go.id, komite.etika@bpjs-kesehatan.go.id.

Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik Cabang Makassar Saiyed A G Assaqqaf dalam siaran persnya menuturkan, sosialisasi kode etik ini sebagai salah satu bentuk pencegahan pelanggaran bagi setiap Duta BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugasnya agar dapat membingkai hubungan yang berlandaskan nilai-nilai kejujuran, keadilan dan penghargaan terhadap martabat kemanusian.

"Jangan ada oknum duta BPJS Kesehatan yang melakukan pungli. Inilah tujuan kita buat program sosialisasi kode etik kepada peserta agar peserta tahu bahwa BPJS Kesehatan Makassar bebas pungli dan gratifikasi," kata Saiyed.

Sosialisasi kode etik ini juga disambut baik oleh peserta. Salah satu peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut akhirnya paham bahwa setiap duta BPJS Kesehatan memiliki tugas, tanggung jawab dan kode etik yang harus dijaga.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga publik harus ditingkatkan melalui berbagai sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pungli dan gratifikasi.

Dengan sosialisasi tersebut diharapkan berbagai pihak yang terkait dapat memberikan kontribusi secara positif dalam menciptakan transparansi sistem pemerintahan serta pelayanan publik yang lebih baik.

"Transparansi dan akuntabilitas kelembagaan inilah yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan good corporate governance," katanya. (*)

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved