Kopel Sorot Sidang DPRD Sinjai Molor

Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan kembali menyoroti sidang anggota DPRD yang molor.

Kopel Sorot Sidang DPRD Sinjai Molor
TRIBUN TIMUR/SYAMSUL BAHRI
Suasana Rapat Paripurna Ranperda 2019 DPRD Sinjai 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan kembali menyoroti sidang anggota DPRD yang molor.

Kopel menyorot karena sidang paripurna tujuh Ranperda kembali molor dari pukul 09.00 Wita dan baru terlaksana setelah pukul 11.40 Wita, Kamis (22/11/2018).

"Inilah bukti sebagian besar anggota DPRD Sinjai belum serius dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyambung lidah masyarakat dan melanggar sumpahnya pada saat dilantik," kata Kordinator Kopel Sinjai Ahmad Tang.

Sesuai dengqn PP 18 tahun 2018 Setiap Anggota DPRD telah diberikan beberapa tunjangan untuk menunjang aktifitasnya salah satu diantaranya tunjangan perumahan agar mereka bisa tinggal dekat dengan kantor DPRD supaya mereka tidak terlambat menghadiri persidangan, makanya tidak ada alasan bagi anggota DPRD itu terlambat menghadiri rapat.

Kopel mendorong masyarakat pada Pileg 2019 tidak lagi memilih anggota dewan incumbent yang malas dan tidak tepat waktu dalam menghadiri rapat begitupun yang rajin studi banding tanpa ada hasil yang kongkrit dan meminta kepada kejaksaan untuk menyelidiki Anggara perjalanan dinas anggota DPRD.

Sementara Ketua DPRD Sinjai Abd Haris Umar belum menjelaskan penyebab lambatnya kedatangan anggota DPRD Sinjai ikut rapat paripurna Ranperda.

Tujuh Ranperda yang akan disahkan itu antara lain Antara lain Perda Retribusi menara Telkomunikasi, Perda Pajak Hotel, Restoran, Badan Permusyawaratan Desa, Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Penyelenggaraan Kearsipan.

Termasuk Perda Pengadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam pembahasan itu, Pemkab Sinjai bersama dewan merevisi perda sebelumnya. Yakni jika sebelumnya penyidik PNS di Satpol PP hanya tamatan SMA. Dan revisinya saat ini ditingkatkan kualifikasi pendidikan penyidik tersebut menjadi S1 dan memiliki kemampuan pada bidang penegakan hukum PNS. Pada sidang sebelumnya juga molor digelar. (*)

Penulis: Samsul Bahri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved