Kadin-Apindo Sulsel Tolak 54 Bidang Usaha 100 Persen Diserahkan ke Pihak Asing

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi Apindo Sulsel, Yusran Ib Hernald menuturkan, kebijaka tersebut sangat berbahaya.

Kadin-Apindo Sulsel Tolak 54 Bidang Usaha 100 Persen Diserahkan ke Pihak Asing
FADHLY/TRIBUN TIMUR
Dari kiri Ketua Kadin Sulsel Zulkarnain Arief, Wakil Ketua Kadin Zulkifli Gani Otto, dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sulsel Razak Djalle memberi keterangan pers di Coffee Lovers Jl Hertasning Raya Makassar, Senin (15/1/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulsel, menolak kebijakan pemerintah merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Dimana 54 bidang usaha 100 persen diserahkan ke asing.

Ketua Kadin Sulsel, Zulkarnain Arief yang dihubungi, Kamis (22/11/2018) tidak setuju dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin, Shinta Kamdani di beberapa media.

"Shinta itu sahabat aku, namun saya tidak setuju dengan alasannya mendukung kebijakan pemerintah itu. Dia tidak tidak memahami perjuangan dan cita-cita Kadin provinsi untuk mendukung UMKM agar mandiri," ujarnya.

Baca: Gubernur NA Datang, Ketua Kadin Paparkan Potensi Ekonomi Sidrap

Baca: Kadinsos Makassar Raih Penghargaan dari Tri Prestasi Indonesia

Ia bahkan menantang Shinta, yang berkomentar bahwa pengusaha lokal tidak bisa memenuhi permintaan dalam negeri. Sehingga, relaksasi untuk tujuh bidang usaha yang dikeluarkan dari PMDN 100% menjadi ajang yang baik untuk mendukung pemenuhan permintaan lokal.

"Kalau di provinsi lain silakan, jangan di Sulsel. Saya tantang dia. Bahkan di Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) Kadin di Solo 26-28 November nanti saya akan suarakan ini. Kalau mau komentar jangan bawa nama-nama Kadin," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi Apindo Sulsel, Yusran Ib Hernald menuturkan, kebijaka tersebut sangat berbahaya.

"Kalau investasi PMA (Penanaman Modal Asing) juga bisa masuk ke semua sektor termasuk UMKM, praktek monopoli tidak bisa dihindarkan bagi perusahaan besar dan akan mematikan pengusaha lokal dan UMKM," katanya.

Seharusnya, kata dia, investasi PMA diberikan pembatasan sektor usaha dan tidak masuk ke UMKM.

"Selama ini UMKM menjadi penyanggah ekonomi di saat krisis seharusnya mereka diperkuat dengan permodalan oleh perbankan dan diberikan insentif pajak dan pembebasan biaya perizinan karena kalau hal ini dibiarkan tentu pemodal besar akan lebih leluasa mengembangkan usahanya termasuk UMKM," katanya. (*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami:

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Arif Fuddin Usman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved