Pemerintah Pakai Sistem Ranking Untuk Peserta Tak Lolos Passing Grade: Ini Penjelasan BKN

"Apakah kita mau anak - anak kita diajar oleh guru - guru yang tidak berkualitas. Nggak mau, siapa yang mau. Jadi harus bagus. Nah, mungkin penurunan passing grade itu tidak menjadi pilihan. Tapi anak - anak (peserta) tes ini yang passing gradenya belum memenuhi itu banyak yang skor totalnya tinggi sekali," lanjutnya.

Alasan Pemerintah Bersikeras Tak Akan Turunkan Passing Grade

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan Indonesia membutuhkan ASN yang berkompetensi tinggi agar mampu menghadapi sejumlah tantangan.

"Pertama kita ingin PNS itu, PNS yang memiliki kompetensi tinggi. Kenapa begitu, karena Indonesia dalam 10 atau 20 tahun lagi itu sudah akan sangat berbeda dengan sekarang.

Sudah industri 4.0, sudah digital ekonomi dan lain-lain. Jadi PNS-nya harus cari PNS yang bisa melaksanakan beban tanggung jawab itu," katanya saat meninjau pelaksanaan tes CPNS di Kota Malang, Jumat (16/11/2018).

Menurutnya, soal SKD CPNS 2018 sudah disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia di masa mendatang.

Maka dari itu, BKN bersikeras tidak akan menurunkan passing grade meski akan menuai banyak protes.

"PNS-nya seperti apa yang seperti itu. Kalau dibuat soal, kira-kira soalnya seperti apa. Nah, soal-soal ini lah sebetulnya mencerminkan tugas dan tanggung jawab PNS itu ke depan," ucapnya.

Dalam hal penerimaan CPNS 2018, Bima tidak ingin asal-asalan.

Bima juga menjelaskan terdapat jarak tingkat kelulusan antara peserta CPNS 2018 di tingkat pusat dengan di daerah.

Ia mengatakan tingkat kelulusan peserta CPNS 2018 di pusat lebih tinggi dibandingkan di daerah.

"Kalau kita lihat kelulusan di kementerian lembaga, ini 20 sekian persen. Tahun lalu juga seperti itu.

Jadi dari sisi soal sebetulnya tidak ada masalah. Tapi begitu diterapkan di daerah, provinsi atau kabupaten kota, yang lulus jeblok.

Untuk yang wilayah barat cuma 3 sekian persen, wilayah tengah 2,75 persen, wilayah timur 1,75 persen. Ada gap antara yang lulus di pemerintah pusat dan daerah," jelasnya.

Melainkan karena kualtas pendidikan yang dinilainya belum merata.