Peserta Seleksi CPNS Luwu Utara Hanya 7 Lulus SKD, Pemkab Surati Kemenpan-RB

Seperti diketahui, hasil pelaksanaan SKD CPNS Luwu Utara melalui sistem CAT-BKN yang difasilitasi BKN pada 31 Oktober 2018

Peserta Seleksi CPNS Luwu Utara Hanya 7 Lulus SKD, Pemkab Surati Kemenpan-RB
Tribunnews.com
Bocoran Kepala BKN Soal Langkah Isi Formasi Kosong Usai Pelamar Gugur Massal TKP SKD CPNS 2018 

 Laporan Wartawan TribunLutra.com, Chalik Mawardi

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Minimnya peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di Kabupaten Luwu Utara membuat pemerintah daerah melayangkan surat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Surat bernomor 800/489/BKPSDM itu terkait dengan usulan pengisian formasi lowong yang tidak memenuhi passing grade serta ditandatangani oleh Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani

Seperti diketahui, hasil pelaksanaan SKD CPNS Luwu Utara melalui sistem CAT-BKN yang difasilitasi BKN pada 31 Oktober 2018 di Gedung Kesenian, Palopo, jauh dari harapan.

Dari 1.041 peserta, hanya 7 yang memenuhi passing grade atau nilai ambang batas, masing-masing 6 pelamar umum dan 1 pelamar dari formasi khsusus eks honorer Kategori Dua (K2).

Pelamar lulus yang hanya 7 orang tentu jauh dari formasi yang ditetapkan Kemenpan-RB, di mana Luwu Utara mendapat kuota 89 formasi. Sehingga masih tersisa 82 formasi.

Untuk itu, keluarlah surat tersebut di mana isinya meminta Kemenpan-RB menerbitkan regulasi baru untuk mengisi formasi yang lowong dengan tidak mengganggu atau memengaruhi kelulusan 7 peserta yang telah memenuhi passing grade.

Kepala BKPSDM Luwu Utara Nursalim Ramli, Kamis (15/11/2018), mengungkapkan adanya surat usulan pengisian formasi lowong yang tidak memenuhi passing grade ke Kemenpa-RB.

"Yang kita minta bukan penurunan passing grade karena jika passing grade diturunkan, bisa merugikan yang telah lulus. Kita minta ada regulasi baru untuk mengisi formasi yang kosong dengan tidak mengganggu yang sudah lulus," jelas Nursalim melalui rilis Bagian Humas.

Regulasi baru ini dalam rangka memberikan kesempatan kepada peserta yang tidak memenuhi passing grade guna mengisi formasi yang lowong dengan mempertimbangkan nilai tertinggi.

"Yang lulus passing grade sudah aman dan akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Ini dasar kami meminta agar sistem perangkingan dilakukan," kata Nursalim.

Hasil perangkingan, lanjut Nursalim, berhak mengikuti SKB guna mengisi formasi yang lowong berdasarkan akumulasi nilai SKD dan SKB.

"Kita harap pengisian formasi dengan sistem rangking tidak lagi disesuaikan dengan lokasi formasi yang dilamar, melainkan berdasarkan pada jumlah formasi yang lowong sesuai jabatan dan kualifikasi pendidikan. Semoga pemerintah pusat segera membuat kebijakan guna mengatasi formasi yang lowong ini," tutup dia.

Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved