Mencurigakan, Pemkab Bantaeng Kerjasama Kejaksaan dan Polres untuk Penanganan Korupsi

Kasi Intel Kejari Bantaeng, Budi Setiawan menjelaskan bahwa aturan itu telah ada sebelum dirinya bertugas di Bantaeng.

Mencurigakan, Pemkab Bantaeng Kerjasama Kejaksaan dan Polres untuk Penanganan Korupsi
Edi Hermawan/TribunBantaeng.com
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantaeng memusnahkan barang bukti kasus narkoba di Halaman Kantor Kejari Bantaeng, Jl Andi Mannappiang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Senin (21/5/2018). 

Laporan Wartawan TribunBantaeng.com, Edi Hermawan

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Pemkab Bantaeng beserta dua lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan dan Polres rupanya punya kesepakatan soal penanganan korupsi.

Perjanjian seputar penanganan ketiga instansi ini telah ada sejak 16 Juli 2018 dan telah berlaku hingga kini.

Kasi Intel Kejari Bantaeng, Budi Setiawan menjelaskan bahwa aturan itu telah ada sebelum dirinya bertugas di Bantaeng.

Perjanjian itu menurutnya tentang koordinasi aparat pengawas internal pemerintah (APIP) atau Inspektorat kalau di Bantaeng dengan aparat penegak hukum.

Diatur dalam perjanjian itu tentang penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi pada tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah di Bantaeng.

"Nah prinsip dari perjanjian ini secara umum berkaitan dengan laporan atau dugaan yang ada indikasi tindak pidana korupsi semua dikembalikan dulu ke inspektorat untuk diselesaikan," ujarnya kepada TribunBantaeng.com, Rabu (14/11/2018).

Namun pihaknya juga bingung terkait langkah selanjutnya yang akan diambil oleh APIP terkait pemeriksaan yang sudah berlangsung di kejaksaan.

Dia juga menjelaskan bahwa proses penyelesaian seperti apa yang akan dilakukan oleh APIP atau Inspektorat terhadap hasil pemeriksaan oleh kejaksaan.

"Apabila dalam waktu 60 hari APIP atau Inspektorat tidak dapat menyelesaikan maka baru akan dilanjutkan pemeriksaannya oleh penegak hukum," tuturnya.

Seperti diketahui, hubungan Pemkab Bantaeng dan dua institusi penegak hukum ini memang terbilang sangat mesra.

Buktinya, Pemkab Bantaeng pernah menggelontorkan dana sebesar Rp 2,4 miliar untuk renovasi gedung kejaksaan Bantaeng.

Renovasi gedung kantor para jaksa itu akhirnya diresmikan pada 6 November 2017 lalu.

Begitupun dengan Polres Bantaeng yang juga diberikan anggaran oleh Pemkab Bantaeng untuk pembangunan gedung yang diberi nama Aula Endra Dharmalaksana 99 Polres Bantaeng.

Saat meresmikan gedung tersebut, Nurdin Abdullah yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Bantaeng menyebutkan bahwa hal itu adalah bentuk sinergi Pemerintah dan Polisi.

Penulis: Edi Hermawan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved