Komisioner dan Sekretaris KPU Makassar 'Ribut' di Facebook, Ternyata ini Penyebabnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Tampaknya kondisi internal di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar tidak dalam keadaan baik.

Hal itu terlihat saat salah satu Komisioner (Anggota) KPU Makassar secara terang-terang membuka borok Sekretaris KPU Makassar di media sosial.

Salah satu komisioner KPU Makassar Rahma Saiyed dalam statusnya di Facebook Minggu (10/11/2018) menyebut jika Sekretaris KPU Makassar bermasalah.

"Komisioner itu tidak bermasalah, tapi yang bermasalah adalah sekretaris. Kalau mau baik, akar masalahnya saja yang dipangkas," tulisnya.

Rupanya postingan mantan Komisioner KPID ini langsung ditanggapi Sabri.

Sabri yang menggunakan akun facebook Daeng Opusenga langsung membalas sindiran tersebut.

Sabri menyayangkan sikap Rahma yang membongkar aib KPU Makassar ke publik.

 "Kpu makassar bukan hanya sabri, tapi komisioner,sekretariat, ppk dan pps ,tak usah gagalau santai saja tdk elok di fb," balasnya.

Saling balas Komentar pun terjadi.

Rahma Saiyed: Komisioner gak ada yg galau... krn gak ada beban

Daeng Opusenga: Saya sayangkan seperti ibu ctk ini buka aib sendiri coba kita lihat nanti seperti apa,,,hanya Tuhan Yang Sempurna/ bersih haqqul yaqien.

Rahma Saiyed: bukan aib ini Pak Sek ku sayang .... memang tak ada yg bersih dan sempurna di dunia ini, tp bukan berarti melakukan pembiaran thadap hal2 yg kurang benar hanya karena kita mengamggap, kita ini hanya manusia tak sempurna yg juga punya aib dan tak luput dari berbuat salah.

Rahma Saiyed yang dihubungi Tribun Timur membenarkan status yang ditulisnya itu.

Rahma menyebut jika konflik antara dirinya dengan Sabri bukanlah konflik pribadi melainkan masalah kebijakan di KPU Makasar.

Rupanya hal ini terkait adanya dugaan penyalahgunaan honor PPK dan PPS seKota Makassar.

Rahma menjelaskan jika dirinya hanya mencoba mengklarifikasi bahwa sekretaris dugaan penyalahgunaan honor PPK dan PPS sepenuhnya ditangani sekretaris.

Ia menyebut jika Sabri tidak pernah melibatkan komisioner dalam pengambilan kebijakan tersebut.

"Honor PPK dan PPS itu sangat jelas penganggarannya. Yang jadi pertanyaan, kenapa belum dibayarkan? Lalu apa maksudnya dia (Sabri) menyebut komisioner dilibatkan seolah-olah komisioner-lah yang menilep honor PPK dan PPS," terangnya.

Ternyata menurut Rahma, bukan hanya honor PPK dan PPS yang belum dibayar tapi sejumlah kegiatan KPU lainnya.

Diantaranya surat suara, pengadaan IT, jasa pendampingan hukum, jasa video dokumenter dan lainnya.

"Itu semua ada anggarannya loh. Lalu kenapa itu tidak dibayar?" katanya.

Soal dugaan penyalahgunaan honor PPK dan PPS menurut Rahma sudah diserahklan ke pihak kepolisian.

"Sementara proses hukum berjalan di Polda Sulsel. Kita menunggu saja hasilnya bagaimana," pungkasnya.

Lalu apa reaksi Sabri atas tudingan tersebut?

Sabri menyebut jika Rahma Saiyed hanya stres gegara tak lolos lagi sebagai komisioner KPU periode 2018-2023.

"Saya tidak peduli, stres ki tidak lolos 10 besar," katanya singkat.