660 Ribu Warga Makassar Belum Punya e-KTP
Adapun narasumber dalam diskusi itu, Komisioner KPU Sulsel Uslimin, Komisioner Bawaslu Sulsel Syaiful Jihad, Akademisi Unhas Iqbal Latief
Penulis: Abdul Azis | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan, Syaiful Jihad, menyatakan sebanyak 660.000 ribu lebih masyarakat Sulawesi Selatan belum melakukan perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil).
Hal itu diketahui dalam diskusi dengan tema 'Seberapa Bersih Data Pemilih Pemilu Sulsel 2019' di Cafe Red Corner, Jl Yusuf Dg Ngawing, Rappocini, Makassar, Senin (12/11/2018).
Adapun narasumber dalam diskusi itu, Komisioner KPU Sulsel Uslimin, Komisioner Bawaslu Sulsel Syaiful Jihad, Akademisi Unhas Iqbal Latief, serta Kord Presidium JaDI Sulsel Mardiana Rusli. Diskusi di pandu Moderator Antaharia Nas.
"Ada 660.000 lebih menurut disdukcapil belum melakukan perekaman tapi ini juga harus kita klarifikasi karena tidak semua faktanya seperti itu. Pangkep misalnya, ada 36.000 belum melakukan perekaman, tapi setelah diklarifikasi ternya sudah ada 16.000 lebih sudah perekaman e-KTP. Jadi data disdukcapil kita juga harus klarifikasi," kata Syaiful, Senin (12/11/2018).
Dosen Unhas itu menambahkan, untuk memastikan progres perekaman terlaksana di disdukcapil, maka kita dorong pemerintah melalui disdukcapil agar melakukan perekaman secepatnya kepada masyarakat. Alasannya, karena batas waktu perekaman hanya sampai Desember 2018.
"Intinya kita berharap bagaimana disdukcapil melakukan perekaman karena itu perintah Undang-Undang. Jadi kita tunggu hasil perekamannya. KPU juga masih melakukan rapat pleno. Besok baru pleno provinsi, apakah data-data DPT selama ini bersih atau seperti apa," ungkap Syaiful.
Syaiful Jihad pun berupaya agar DPT Pemilu 2019 yang selama ini tidak bersih menjadi bersih. Mereka yang betul-betul sudah meninggal, lanjut Syaful, jangan masuk lagi DPT.
"Yang mesti masuk harus dimasukkan segera karena ini akan menjadi pintu masuk kecurangan. Kalau DPT tidak bersih dan meragukan, maka itu celah kecurangan. Ada yang meninggal tapi masih masuk DPT, jumlah pastinya saya tidak punya tapi ribuan," tambah Syaful.
