Fraksi PPP DPRD Sulsel Nilai Ada Indikasi Pencemaran Nama Baik Terkait Isu Fee Proyek

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sulsel, Amran Aminullah menanggapi komentar Anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr Jayadi Nas yang menyebut ada fee proyek di level organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kalau itu perlu pembuktian, ketika TP2D mengungkapkan hal ini ke publik tanpa ada data dan bukti maka itu indikasi pencemaran nama baik terhadap OPD di Pemprov Sulsel," kata alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Rabu (7/11/2018).

Ia pun menjelaskan, TP2D jangan hanya membuat hubungan antara lembaga dalam internal Pemprov Sulsel saling tak percaya.

"Seharusnya, TP2D membangun keharmonisan dalam internal Pemprov, tidak malah mengungkapkan hal -hal yang belum tentu benar ke publik," katanya.

Legislator asal Kabupaten Jeneponto ini mengakui saat ini memang tak ada masalah ketika ada TP2D tapi tidak mencampuri urusan pemerintahan.

"Fungsi TP2D adalah asistensi, sehingga di situ tujuannya dibentuknya adalah percepatan dan membantu gubernur," katanya.

Sehingga, dia pun meminta TP2D untuk melakukan kerja yang produktif.

"Kalau memang ada bagi-bagi proyek di lingkungan OPD maka saya akan menegur itu, meski itu di dalam internal kami," kata Anggota Komisi A DPRD Sulsel ini.

Sebelumnya, Jayadi Nas menyebutkan TP2D mulai mencium aroma bagi-bagi fee untuk elite pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Jayadi usai mengikuti coffee morning bareng media di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Rabu (7/11/18).

"Iya, ada itu, tapi bukan saya yang punya kompeten menjawabnya soal hal teknis begini," ujar Jayadi.

Namun, Jayadi mengakui belum punya data akurat. (*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami: 

Follow juga akun instagram official kami: