Operasi Zebra 2018 di Wilayah Hukum Polda Sulbar Resmi Digelar

Ditandai dengan penyamatan pita tanda operasi kepada perwakilan personil TNI, POLRI dan Dishub dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.

HANDOVER
Operasi zebra di wilayah hukum Polda Sulbar dimulai. 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Operasi kepolisian terpusat dengan sandi Zebra 2018 di seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, resmi dimulai, Selasa (30/10/2018).

Khusus di wilayah Sulawesi Barat, operasi yang akan menyasar pelanggaran lalulintas ini dimulai dengan ditandai pelaksanaan Apel Gelar Pasukan gabungan di Mapolda Sulbar, Jl Aiptu Nurman, Kelurahan Mamunyu, pagi.

Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Kapolda Brigjen Pol Baharudin Djafar, mengangkat tema "Stop pelanggaran, stop kecelakaan dan keselamatan untuk kemanusian".

Pelaksanaan Operasi Zebra 2018 sendiri ditujukan sebagai upaya penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.

Pelaksanaan Operasi Zebra juga ditandai dengan penyamatan pita tanda operasi kepada perwakilan personil TNI, POLRI dan Dishub dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.

Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Bajarudin Djafar, dalam amanat Kakorlantas Polri yang dibacakan, menyebutkan gelar pasukan ini untuk mengetahui sejauhmana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal, sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

"Perlu diketahui bersama bahwa data jumlah kecelakaan lalu lintas pada pelaksanaan operasi zebra tahun 2017 dibandingkan 2016 Alhamdulillah mengalami penurunan sebanyak 41 % dari 2.960 kejadian (2016) menurun menjadi 2.097 kejadian pada tahun 2017,"ujar Baharudin Djafar.

Tak hanya itu, katanya, korban kecelakaan juga ikut menurun dari 649 orang di tahun 2016 menjadi 388 orang di tahun 2017 atau turun 67 %.

"Namun jumlah pelanggaran lalu lintas operasi zebra tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016 yaitu dari 356.101 (2016) menjadi 1.069.541 (2017), mengalami peningkatan sebanyak 713.440 atau 200%,"katanya.

Baharudin Djafar menuturkan, disadari, bahwa dalam mengatasi permasalahan bidang lalu lintas tersebut tidak bisa berdiam diri, melainkan wajib bertindak dan melakukan berbagai upaya, dalam hal ini menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab dalam membina dan memelihara Kamseltibcarlantas.

"Guna mengatasi permasalahan lalu lintas ini, perlu dilakukan berbagai upaya untuk menciptakan situasi kamseltibcar lantas dengan memberdayakan seluruh stakeholder, supaya dapat diambil langkah yang komprehensif dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dengan tuntas,"ucapnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, diperlukan koordinasi bersama antar instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam membina dan memelihara kamseltibcar lantas, sehingga tercipta keterpaduan langkah yang dapat menunjang pelaksanaan tugas.(*).

Penulis: Nurwahidah
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved