Fungsi Koordinasi - Supervisi KPK Belum Maksimal, Ini Sikap Masyarakat Anti Korupsi

Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Selatan (MARSS) menggelar jumpa pers di Kantor Lembaga Anti Corruption Commitee (ACC)

Fungsi Koordinasi - Supervisi KPK Belum Maksimal, Ini Sikap Masyarakat Anti Korupsi
HASAN BASRI
Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Selatan (MARSS) menggelar jumpa pers di Kantor Lembaga Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi Jl Ap Pettarani, Makassar, Selasa (23/10/2018). 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN - TIMUR.COM, MAKASSAR - Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Selatan (MARSS) menggelar jumpa pers di Kantor Lembaga Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi Jl Ap Pettarani, Makassar, Selasa (23/10/2018).

MARSS merupakan gabungan dari beberapa lembaga seperti ACC Sulawesi, FIK ORNOP, WALHI Sulsel, Perak Institut, Lapar, UPPM UMI, dan akademisi Prof Marwan Mas, Andi Luhur Prianto, serta IKADIN Sulsel.

MARSS menyoroti dan menagih progres penuntasan kasus Tindak Pidana Korupsi mandek di Sulsel yang telah disuverviisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka menilai fUngsi KPK untuk melakukan koordinasi dan suvervisi terhadap kasus yang ditangani Kejaksaaan dan Kepolisian dinilai belum maksimal dalam membongkar secara utuh kasus itu.

Sebut saja diantaranya kasus korupsi pembangunan gedung Fakultas Teknik UNM, kasus reklamasi CPI, pembebasan lahan Bandara Mangkendek, penyewaan lahan negara di Buloa.

Kasus korupsi Alkes Pangkep dan beberapa kasus tipikor lainya yang mestinya mendapat perhatian KPK. Marss menilai ada praktik diskriminatif dan politik yang muncul gagalnya KPK mendorong penuntasan kasus itu.

Menyikapi hal itu, MARSS menyampaikan sikap yang dibacakan langsung Wakil Direktur ACC Kadir Wokanubun. Pertama mendesak Polda dan Kejati Sulsel agar memprioritaskan pengusutan kasus tipikor Mandek, baik yang y=sudah disupervisi KPK maupun yang tidak, namun mendapat sorotan luas.

Kedua mendesak Polda dan Kejati menjelaskan secara terbuka kepada publik progres penuntasan kasus tipikor mandek sebagaimana dalam poin satu.

"Ketiga mendesak KPK agar menjalankan fungsi korsup ke Polda Sulsel dan Kejati secara profesional sesuai amanah UU KPK, utamanya kasus kasus mandek dan mendapat sorotan luas," sebutnya.

Keempat mendesak KPK agar memaksimalkan penanganan kasus yang terjadi di Sulsel dan menjelaskan secara terbuka kepada publik tentag progres korsup penuntasan kasus tipikor yang mandek.

Kelima mendesak KPK melakukan supervisi penanganan perkara dugaan korupsi dana reses DPRD Kota Makassar tahun 2015/2016 dan jika dipandang perlu mengambil alih penangananya.

"Terakhir adalah mendesak KPK mngusut tuntas pelaku pengrusakan barang bukti dalam perkara tipikor Basuki Hariman (skandar buku merah) yang diduga kuat melibatkan elit penegak hukum di tanah air dan beberapa pihak lainya,"paparnya.

Lebih dekat dengan kami, jangan lupa update dan subscribe channel Youtube tribun timur: 

 Follow kami juga di akun Instagram: 

Baca: Jelang PSM vs Persib - Rahmat: Kami On Fire! Persib Bandung Datang di Waktu Tidak Tepat

Baca: Catat Ini Janji Patrich Wanggai Jelang Tandang ke Markas PSM, Head to Head 2 Tim Terbaik Liga 1

Baca: 2 Link Live Streaming Timnas U-19 Vs UEA U-19, Belajar dari Pengalaman Evan Dimas Tahun 2014

Penulis: Hasan Basri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved