7.000 Warga Maros Terancam Diblokir Disdukcapil, Ini Masalahnya

Disdukcapil Maros menarget akan merampungkan perekaman sebelum tanggal 31 Desember 2018.

7.000 Warga Maros Terancam Diblokir Disdukcapil, Ini Masalahnya
Ansar
Plt Kepala Disdukcapil Maros, Burhanuddin saat berada di ruang kerjanya. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Sekira 7.000 warga Maros yang tersebar di 14 kecamatan, terancam akan diblokir dan tidak diakui oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Pasalnya, warga yang sudah wajib pilih tersebut telah memiliki KTP lama. Namun belum pernah diurus menjadi elektronik.

"Saat ini, sekira 7.000 warga Maros belum melakukan perekaman KTP. Sebagian besar dari mereka, berada di daerah terpencil atau pelosok," kata Kepala Disdukcapil Maros, Burhanuddin, Selasa (23/10/2018).

Baca: Ingin Cetak KTP Tanpa Antre Lama, Begini Saran Kadisdukcapil Maros

Disdukcapil Maros menarget akan merampungkan perekaman sebelum tanggal 31 Desember 2018.

Bagi wajib pilih yang belum melakukan perekaman hingga akhir Desember mendatang, maka dinyatakan tidak diakui oleh negara.

Untuk melepas blokir tersebut, yang bersangkutan harus terlebih dahulu ke Disdukcapil Maros untuk mengurus berkasnya.

Untuk segera merampungkan perekaman sampai batas waktu, Disdukcapil telah membuat jadwal untuk turun langsung ke kantor kecamatan, khususnya daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Hal tersebut dilakukan petugas, supaya semua warga dapat melakukan perekaman. Petugas juga akan mendatangi rumah warga yang sakit untuk direkam.

"Kami segera turun ke kecamatan untuk merekam warga yang bermukim di daerah yang sulit terjangkau. Kalau ada warga yang sakit dan tidak mampu merekam, kita punya tim khusus," katanya.

Penulis: Ansar
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved