TRIBUNWIKI: Sejarah NU Sulsel, dari 1930-an Hingga Era Milenial

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Secara kelembagaan dan organisasi, Nahdlatul Ulama (NU)emang baru ada di Sulsel setelah kemerdekaan, 1950-an. Namun paham Ahlus Sunnah Waljamaah (Aswaja) yang identik dengan NU sudah berkembang di Sulsel jauh sebelumnya. Bahkan embrio lahirnya NU sudah ada di Sulsel sejak tahun 1930-an.

Menjelang Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) yang dilaksanakan di Makassar, 22-27 Maret 2010, sejarawan Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Abd Latif, menulis ulasan khusus tentang NU di Sulawesi ke Tribun Timur cetak.

Di masa hidupnya, dosen Ilmu Sejarah di Fakultas Ilmu Budaya Unhas yang meninggal dunia pada Hari Selasa, 2 Desember 2014, ini banyak melakukan penelitian tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Sulsel.

Menurutnya, hingga awal tahun 1960-an, NU belum mampu mengeksiskan diri sebagai sebuah organisasi keagamaan yang disegani di Sulsel. Beda dengan Muhammadiyah yang sejak pertengahan 1930-an telah eksis khususnya di Soppeng dan Wajo.

“Itu tergambar jelas dalam beberapa skripsi sarjana di UIN dan UNHAS yang tidak berani memotret keberadaan NU di Sulsel pada tahun 1950-an dan bahkan tahun 1960-an. Salah satu dari skripsi itu yang mencoba memotret NU tahun 1960-an di Makassar, tetapi oleh penulisnya diakui betapa sulitnya memperoleh bahan dokumen yang memungkinkan dilakukan studi kritis tentang NU pada periode tersebut,” jelas Latif.

Bukan hanya penulis skripsi yang kesulitan memperoleh bahan-bahan penulisan yang memungkinkan dilakukan perluasan analisis tentang eksistensi NU di Sulsel pada periode awal, menurut Latif, beberapa tesis dan disertasi tentang organisai keagamaan di Sulsel hanya memberikan sedikit informasi tentang NU di Sulsel pada tahun-tahun itu.

Era 1930-an
Sebenarnya, lanjut Latif, pada tahun 1933 di Makassar pernah terbentuk Jamiah NU Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara dengan menampilkan Abdul Hamid Daeng Magassing sebagai ketua umum, KH Ahmad Bone sebagai rais suriah.

Hanya saja, organisasi itu kurang aktif dan dikenal hanya di Kota Makassar. Organisasi yang sehaluan dengan NU dan lebih aktif, tetapi juga terbatas di Kota Makassar, adalah Rabitatul Ulama.

Dalam organisasi itu berhimpun beberapa ulama berpaham aswaja:
Pengurus Rabitatul Ulama Makassar 1933.
* KH Ahmad Bone: Ketua Umum
* KH Muhammad Ramli: Wakil ketua I
* KH Syaifuddin: Wakil ketua II
* KH Abdul Haq: Wakil ketua III
* KH Sayyid Husain Assegaf: Sekretaris umum
* KH M Paharu: Wakil sekretaris
* KH Kasim Daeng Pabeta: Bendahara
* KH M Saleh Assegaf: Wakil bendahara

* Bagian Dakwah
- Ketua: KH Sayyid Djamaluddin Assegaf Puang Ramma
- Wakil Ketua: KH A Rahman Daeng Situju
- Anggota: KH Abdur Razak
* Bagian Pendidikan
- KH Asap
- KH M Nuh
- KH M Said
- KH Abd Muin

Era 1950-an
“Beberapa sumber mengungkapkan bahwa NU baru mulai diperkenalkan secara intens di Sulsel pada tahun 1950-an. Ini dilakukan oleh pengurus-pengurus NU di Jawa untuk berusaha memperluas jangkauan organisasi ke daerah-daerah di luar Jawa,” tulis Latif.

Menurut Latif, sturuktur kepengurusan Rabitatul Ulama nampak jelas bahwa organisasi ini hanya menghimpun ulama-ulama berapaham aswaja yang tinggal di Makassar. Itulah sebabnya ketika NU keluar dari Masyumi dan mendirikan partai tersendiri yang disebut Partai NU, maka KH Abdul Wahid Hasyim yang diutus ke Sulawesi berusaha keras menjumpai beberapa ulama aswaja di daerah-daerah.

Pada waktu itu, agenda pertama dan utama KH Abdul Wahid Hasyim adalah bersilaturrahmi ke KH Abdurrahman Ambo Dalle pimpinan DDI (Darud Dakwah wal Irsayad) di Parepare. Setelah itu diagendakannya akan berangkat ke Soppeng dan Sengkang.

KH Abdul Wahid Hasyim mengutamakan dan mendahulukan untuk menjumpai KH Abdurrahman Ambo Dalle karena ketika NU keluar dari Masyumi, NU mencoba memprakarsai membentuk Liga Muslimin Indonesaia. Ternyata Liga Muslimin Indonesia kurang menarik bagi organisasi keagamaan, sehingga pada awal berdirinya hingga "mati di tengah jalan" yang sempat bergabung dalam Liga Muslimin Indonesia hanya NU dan DDI.

Ketika KH Abdul Wahid Hasyim berjumpa dan mengajak KH Abdurrahman Ambo Dalle bergabung ke Partai NU, dengan halus KH Abdurrahman Ambo Dalle menolak dan mengatakan bahwa dirinya telah bergabung ke PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia).

Gagalnya KH Abdul Wahid Hasyim memasukkan KH Abdurrahman Ambo Dalle ke dalam Partai NU menjadi penyebab utama beliau tidak melanjutkan perjalanannya ke Soppeng dan Sengkang, melainkan kembali ke Makassar dan seterusnya kembali ke Jakarta.

Menurut Latif, perhatian NU dan mantan Menteri Agama atau KH Abdul Wahid Hasyim terhadap figur KH Abdurrahman Ambo Dalle menjadi salah satu alasan bagi Abdul Qahhar Mudzakkar, pimpinan DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia), membawa pendiri DDI itu masuk hutan untuk dimasukkan dalam struktur kenegaraan Darul Islam pada posisi yang cukup prestisius.

Periode 1970-an
Memasuki periode tahun 1970-an barulah NU Sulawesi Selatan mulai banyak berkiprah. Khususnya dari kalangan muda NU yang aktif di PMII (Pergerakan Mahasisa Islam Indonesia).

Pada tahun-tahun itu, menutut Latif, muncul beberapa tokoh PMII Sulawesi Selatan yang cukup disegani oleh sesama organisasi kemahasiswaan ekstra universitas.
Mereka disegani paling tidak pada empat domein penting yang menjadi medan pergumulan kaum muda atau mahasiswa.

Pertama, tokoh-tokoh PMII pada waktu itu rata-rata memiliki kemampuan akademik dan kapasitas intelektual yang cukup diperhitungan. Sekarang, kapasitas intelektualitas kelihatanya tidak lagi menjadi domein penting oleh kaum muda dan mahasiswa. Tidak hanya di kalangan aktivis PMII, tapi mungkin rata-rata orgnisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan pada umumnya mulai terjebak ke dalam "virus praktisme politik dan ekonomi". Tidak sedikit pimpinan organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan yang mulai mengabaikan kemampuan akademik dan mengedepankan tujuan-tujuan politis yang menguntungkan secara ekonomis, walau keuntungan itu sesaat sifatnya.

Kedua, aktivitas mereka dalam berorganisasi menciptakan banyak kader NU. Pada tahun-tahun ini banyak anak muda dan mahasiswa yang tertarik bergabung ke organisasi-organisasi otonom NU, seperti GP Ansor, IPNU, PMII, walaupun orangtua mereka bukan berasal dari NU. Bahkan, menurut Latif, ada yang menjadi kader PMII walaupun orangtuanya adalah pengurus Muahammadiyah. Pada tahun-tahun itulah banyak kader PMII yang merupakan kader generasi pertama dalam keluarga mereka. Tidak seperti sekarang, nyaris tidak dapat dijumpai kader PMII yang merupakan kader generasi pertama dalam geneologi mereka.

Ketiga, kaum muda NU generasi tahun 1970-an rata-rata tidak hanya bergiat di organisasi-organisasi badan otonom NU, seperti IPNU, GP Ansor, dan PMII, tetapi juga mereka aktif dan menjadi tokoh pimpinan pada orgnasi lainnya, misalnya KNPI dan Resimen Mahasiswa. Keempat, mungkin karena mereka pada umumnya adalah alumni pondok pesantren asuhan ulama-ulama DDI, sehingga walaupun mereka mulai tampil menjadi tokoh pimpinan kaum muda dengan segala godaan gaya hidup modern, mereka rupanya tetap setia pada tradisi hubungan santri dengan kiyai. Silaturahmi mereka dengan kiyai-kiyai DDI dan NU tetap terjaga.

Generasi muda NU yang mengawal eksistensi NU melalui badan otonom PMII pada tahun 1970-an diantaranya yang dapat disebut adalah Abdul Rahman Idrus, A Rahim Mas P Sanjata, Harifudin Cawidu, Umar Lobitubun, Musdah Mulia dan lain-lain.

Salah satu kelemahan kalangan muda NU generasi tahun 1970-an adalah kurang diantara mereka yang memilih dunia tulis-menulis sebagai wadah mensosialisasikan ide dan gagasan. Itulah sebabnya ketika mereka "turun panggung" dari hiruk-pikuk dunia kemahasiswa perlahan menghilang pula nama-nama mereka dari peredaran dunia kemahasiswaan.

Misalnya, kalangan luar NU pun tidak meragukan kapasitas intelektual Harifudin Cawidu. Beliau dikenal sebagai intelektual muslim (baca NU) dari timur, tetapi terbatasnya ruang sosialisasi pemikiran yang hanya melalui mimbar-mimbar kuliah, seminar, dan ceramah di berbagai kesempatan, sehingga masyarakat pembaca buku dan penikmat surat kabar kurang dapat mengikuti gerak pemikiran Harifuddin Cawidu.

Mungkin hanya satu orang tokoh muda NU tahun 1960-an yang setia memilih dunia jurnalistik sebagai profesi hingga usia tua adalah Rahman Arge (Abdul Rahman Ambo Gega). Tokoh ini masih aktif menulis, tetapi sayangnya beliau lebih dikenal sebagai budayawan, wartawan senior, dan mantan politisi Golkar, ketimbang sebagai orang NU. Ini boleh jadi karena beliau memang tidak pernah aktif dalam sturktur NU. (Rahman Arge wafat pada 10 Agustus 2015)

Aktivis NU, tepatnya aktifis PMII, tahuan 1970-an tampaknya tidak bertahan lama. Walaupun pada masanya mereka aktif melakukan kegiatan pengkaderan, tetapi rupanya mereka gagal menciptakan kader generasi pelanjut yang dapat disegani dan diperhitungkan dalam pergaulan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan.

Era 1980-an
Latif menulis, Syukur Sabang dan A Jamarro Dulung sebagai kader muda NU atau PMII yang tampil pada era tahun 1980-an tidak dapat menjadi center of view di kalangan mahasiswa.

Bahkan dapat dikatakan tidak sedikit mahasiswa yang merupakan alumni pondok pesantren yang memilih mengikuti pengkaderan yang dilakukan oleh orgnasasi mahasiswa selain PMII. Mungkin salah satu penyebab surutnya minat mahasiwa mengikuti pengkaderan PMII karena di kalangan pengurus PMII tidak mengubah metode pengkaderan sebagai media rekrutemen anggota baru, sementara pada organasi kemahasiswaan lainnya telah berkali-kali melakukan perubahan metode pengkaderan.

Pada dasawarsa tahun 1980-an , dan mungkin samapi sekarang, mulai berkurang silaturahmi antara kaum muda NU yang aktif di IPNU, GP Ansor, dan PMII dengan ulama NU.

“Mungkin salah satu penyebabnya adalah pengurus-pengurus NU pada dekade itu, mungkin hingga sekarang, kurang diantaranya yang memiliki pondok pesantren. Bahkan agak sulit menunjuk siapa pengurus elite NU pada masa ini yang hidup secara fisik dalam lingkungan pondok pesantren untuk melakukan pembinaan terhadap cikal bakal generasi pelanjut,” jelas Latif.

Era Milenial
Situasi NU Sulsel di era milenial ini diulas pengamat demokrasi, Abdul Karim (Tribun Timur cetak edisi Senin, 22 Oktober 2018, halaman 1 dan 7).

Menurutnya, NU di Sulsel kini cenderung memisahkan diri dari pesantren. Padahal, sejarah sosial ormas ini nyata lahir dari pesantren. Karena itu, di masa datang, NU di daerah ini harus berkonstribusi dalam memberdayakan dan memperkuat pesantren sebagai salah satu basis sosial dan pendidikan NU.

“Selama ini, NU cenderung melayani kaum elite, bukan jamaah di bawah. Sehingga kerahmatan yang diberikan NU di sini adalah kerahmatan untuk elite di atas, bukan kerahmatan untuk jamaah di bawah. Ribuan jamaah NU bertebaran di daerah ini, tetapi mereka tidak pernah benar-benar dilayani dengan serius. Mereka ada di pelosok pedesaan, ada di kelompok marginal perkotaan,” jelas Karim.

Padahal, sesungguhnya, organisasi ini didirikan untuk melayani kaum bawah. Dan yang perlu diingat, bahwa salah satu ciri ulama adalah intensitasnya melayani jamaah di bawah. Hadratusyekh Hasyim Asy'ary sebagai pendiri NU hadir melayani warga dan jamaah di bawah, terutama warga desa.

Menurut Karim, selama ini PBNU begitu produktif memperoduksi gagasan dan gerakan untuk kerahmatan bangsa, entah itu soal kemiskinan, soal keagamaan, soal ekonomi, dan lain-lain, tetapi NU Sulsel tak mengapresiasi itu. Harusnya NU Sulsel melakukan hal yang sama.

“NU didirikan untuk pengabdian, bukan untuk jabatan tertentu di institusi lain.
Bila aspek-apek di atas tidak dipertimbangkan dalam memilih calon pemimpin NU di Sulsel, maka cepat atau lambat terjadilah apa yg disebut ‘frozen NU’, kebekuan NU. Beku di tengah cairnya kondisi,” ujar Karim.(*)