DLH Luwu Timur Luncurkan Laporan PRPL dan RPL

Peluncuran bersama pemilik izin lingkungan di Luwu Timur itu berlangsung di Ballroom Hotel Four Points By Sheraton

DLH Luwu Timur Luncurkan Laporan PRPL dan RPL
ist
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu Timur meluncurkan Gerakan Taat Laporlaks (laporan pelaksanaan) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Peluncuran bersama pemilik izin lingkungan di Luwu Timur itu berlangsung di Ballroom Hotel Four Points By Sheraton di Jl Andi Djemma, Makassar, Sabtu (20/10/2018). 

Laporan Wartawan TribunLutim.com, Ivan Ismar

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu Timur meluncurkan Gerakan Taat Laporlaks (laporan pelaksanaan) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Peluncuran bersama pemilik izin lingkungan di Luwu Timur itu berlangsung di Ballroom Hotel Four Points By Sheraton di Jl Andi Djemma, Makassar, Sabtu (20/10/2018).

Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Timur, Bahri Suli mengatakan sejumlah perusahaan masih banyak belum melaporkan pelaksanaan RKL/RPL. Sehingga pemerintah harus memberikan surat teguran.

"Saya tidak tau apakah memang tidak dipahami atau belum dipahami," kata Bahri Suli dalam kegiatan dirangkaikan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Laporlaks RKL/RPL.

Ia berharap, pentingnya penyusunan laporan RKL/RPL tersebut bagi perusahaan dan upaya menjaga agar lingkungan tetap lestari.

Pemateri dari Inspektur Jendral Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ilyas Assad mengatakan perusahaan yang melanggar AMDAL atau tidak melaporkan pelaksanaan RKL/RPL dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin, pembatalan izin, hingga sanksi pidana.

"Agar perusahaan bapak dapat berjalan dengan baik dan tidak bermasalah, bapak buat saja RKL/RPL ini dengan baik," katanya

"Jadi laksanakan saja dengan baik, jika tidak, anda akan berhadapan dengan dinas lingkungan hidup, bupati sampai kementrian lngkungan hidup," imbuhnya.

Kepala DLH Luwu Timur, Andi Tabacina Akhmad menjelaskan RKL/RPL merupakan laporan yang wajib disusun oleh setiap usaha yang telah memiliki AMDAL.

"Maupun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang dibuat setiap 6 bulan," tutur Andi Tabacina.

"Laporan tersebut menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan oleh perusahaan yang telah memenuhi standar baku mutu lingkungan maupun standar kualitas lingkungan atau belum," terang Tabacina.

DLH Lutim juga menyerahkan reward dan penghargaan kepada lima perusahaan yang dianggap paling patuh dalam melaporkan pelaksanaan RKL/RPL mereka.

Kegiatan ini diikuti 30 utusan pemilik izin lingkungan yang menjadi peserta Bimtek.

Penulis: Ivan Ismar
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved