Komunisme Bangkit?

Pengalaman sejarah di atas, ternyata tidak khas Indonesia. Di negara-nagara Arab Magribi, perjumpaan Islam-marxisme justru melahirkan ideologi pergerakan kebangsaan yang merupakan sintesa organik Islam-marxisme, bagi upaya melawan penjajahan sekaligus membentuk nasionalisme mereka. Fenomena yang oleh Tan Malaka dianggap sebuah keniscayaan.

Dalam artikel yang ditulis tahun 1928 berjudul Menuju Indonesia Merdeka, mengutip surat al Ma'un dan al Balad, Tan Malaka sang bapak bangsa, menyebut Islam tidak hanya mengandung ajaran spiritual semata, tapi juga mengandung ajaran material sehingga memiliki preferensi bagi perubahan sosial.

Bagi Tan Malaka Nabi Muhammad bukan sekedar nabi, tapi juga seorang ideolog yang melakukan perubahan sosial dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Sebaliknya, dia mengeritik Hinduisme, Katolikisme dan Javaisme yang dipandangnya sebagai ajaran spiritual semata sehingga harus diposisikan sebagai candu yang menghalangi bangkitnya kesadaran bagi upaya perubahan sosial.

Maka, saya begitu terkejut ketika beberapa teman memposting video dan berita berisi pembantaian sadis para ustadz dan imam masjid di kampung-kampung yang konon dilakukan para eks PKI yang sementara bangkit dan mengonsolidasi kekuatan.

Apa motifnya? Bukankah para ustadz dan imam di kampung-kampung adalah prototype dari proto-proletariat, yang justru menjadi konsern marxisme untuk dientaskan dari penindasan kaum borjuis. Bukankah para ustadz dan guru ngaji itu adalah bagian dari kaum dhu'afa, mustad'afin, al mazluman-as sailun, fukara wal masaakin yang sinomim dengan proletar dalam terminologi komunis, kelas sosial yang oleh kaum marxian dipandang sebagai _raison d'etre_ bagi keharusan lahirnya komunisme yang mereka tesiskan sebagai panggilan luhur sejarah. Kenapa bukan para kapitalis borjuis yang dibantai, sebagaimana yang terjadi pada revolusi Bolshevik di Soviet atau revolusi Kuning di China. Ini poin penting yang belum terjawab selama ini.

Andai pembantaian itu benar terjadi, saya mengusulkan dilakukan riset yang lebih jauh dan mendalam untuk memahami detil peristiwa serta motifnya. Meski saya ragu mengingat konten-konten itu bersumber dari portal atau link-link dengan standar penulisan yang sangat jauh dari kaidah-kaidah ilmiah. Yang jelas, pembantaian terhadap umat Islam justru terjadi di era Orde Baru, di Tanjung Priok, Talang Sari dan lain-lain.

Jika demikian halnya, maka pada titik ini pertanyaan Leny James menjadi relevan. Apa yang terjadi sesungguhnya dengan maraknya isu kebangkitan komunis di Indonesia? Apakah ini sebuah _political game_ yang menjadi bagian inheren dari kontestasi pilpres yang akan datang? Kenapa begitu banyak dari kita warga bangsa, demikian mudahnya termakan isu liar seperti ini. Tidak hanya di kalangan massa akar rumput, tapi juga bagi sebagian mereka yang memiliki level pendidikan tinggi? Apakah telah terjadi sebuah proses _brain washing_ secara massif dan sistematis terhadap anak bangsa oleh _the hand_ yang entah siapa, yang mencoba mengeksploitasi bawah sadar kita untuk benci dan jijik kepada mereka yang dipandang berbeda, sebagaimana pengalaman pilpres di Amerika yang menempatkan Donald Trump sebagai presiden?

Terus terang, saya tidak punya jawaban memadai untuk sejumlah pertanyaan itu. Saya hanya pengamat pinggiran. _The man on the street._ Berbagai spekulasi itu hanya bisa saya timbang dan komparasikan dengan pengalaman saya, terutama sebagai aktivis gerakan mahasiswa di era Orde Baru.

Di era Orde Baru, isu PKI (juga ekstrim kanan), adalah isu yang digunakan sebagai legitimasi untuk menopang rezim represif Soeharto, karena rezim ini tidak memiliki basis legitimasi yang legitimet dan memadai, baik itu legitimasi _the rule of law,_ pun legitimasi proses (terpilih lewat pemilu yang demokratis), sebagaimana rezim politik demokratis pada umumnya. Mayoritas para indonesianist seperti William Lidle, Harold Cruoch, Ben Anderson dan lain-lain, kukuh bahwa peralihan Orde Lama ke Orde Baru adalah kudeta halus atau dikenal dengan istilah kudeta merangkak.

Isu PKI kemudian menjadi senjata ampuh yang efektif sebagai modus untuk membungkam lawan-lawan politik. Isu ini selalu timbul tenggelam seiring momentum politik semacam pemilu atau pilkada. Juga digunakan sebagai respon terhadap berbagai gejolak masyarakat yang menuntut perubahan saat itu.

Di Buton kampung saya, isu PKI muncul dalam bentuk stigmatisasi bahwa Buton adalah basis PKI. Stigma tersebut awalnya dilontarkan seorang oknum aparat yang disinyalir berambisi ingin merebut jabatan kepala daerah di tahun 1969. Akibatnya Kasim, bupati Buton saat itu, seorang santri alumni UGM Jogja, bersama puluhan pejabat birokrasi dan tokoh-tokoh masyarakat, dituduh terlibat PKI dan ditangkap. Kasim akhirnya meninggal dalam tahanan tanpa suatu proses peradilan yang sah dan valid.

Masih untung, sebagai respon terhadap gejolak politik di Buton, Kodam Hasanuddin yang dipimpin Sayidiman Suryohadiprojo sebagai Pangdam, mengirim tim intelejen ke Buton untuk memeriksa para pejabat pemda dan tokoh-tokoh masyarakat yang ditangkap dan dituduh sebagai PKI saat itu. Pada akhirnya semua dibebaskan tanpa kecuali, karena tidak terbukti terlibat PKI.

Saat saya mahasiswa, stigma Buton basis PKI ini sempat saya konfirmasikan kepada pihak otoritas terkait dan mendapat jawaban lisan bahwa stigma itu tidak benar. Dan bahwa isu tersebut adalah isu politik semata.

Ironisnya, dengan alasan sikon, sang otoritas menolak desakan saya agar klarifikasi itu disampaikan secara resmi, dan membiarkan stigma itu menguap seiring waktu dan kemudian menghilang sama sekali ditelan gelombang reformasi di penghujung dekade 1990-an. Meski demikian, stigmatisasi itu telah meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat di daerah ini. Masyarakat Buton bertahun-tahun mengidap _syndrom inferiority complex_ akibat menyandang stigma pejoratif itu.

***

Lantas, apa kelindan isu PKI ini dengan konteks kekinian kita sebagai bangsa?.