Adnan Jamin ASN Pemkab Gowa Netral di Pemilu 2019

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Arumahi mengatakan Gowa menjadi daerah pertama yang siap mendeklarasikan

Adnan Jamin ASN Pemkab Gowa Netral di Pemilu 2019
waode nurmin/tribungowa.com
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan (kemeja biru) membuka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Sulsel, di Baruga Tinggimae Rumah Jabatan Bupati Gowa, Jumat (12/10). 

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM,SUNGGUMINASA - Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menegaskan jika Aparatur Sipil Negera (ASN) lingkup Pemkab Gowa akan bersikap netral dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Hal itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Sulsel, di Baruga Tinggimae Rumah Jabatan Bupati Gowa, Jumat (12/10).

"Tahun depan akan ada pesta demokrasi besar yaitu pemilihan calon presiden RI sekaligus pemilihan calon legislatif, tentu kami selaku ASN sangat disoroti akan hal ini, sehingga hari ini saya katakan Insyallah ASN Gowa bisa bersikap netral dan menjaga keamanan pemilu 2019 nanti," ujarnya.

Sebagai ASN, tentu ada aturan yang harus dipatuhi sesuai kode etik dan perilaku. Aebab itu diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014, yang menegaskan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Arumahi mengatakan Gowa menjadi daerah pertama yang siap mendeklarasikan diri pada kegiatan ini.

"Mengapa kita mulai di Gowa, karena dari Gowa kami harap bisa memberikan pengaruh dan contoh pada kabupaten lain," ujarnya.

Dirinya juga turut menghimbau ASN untuk konsisten dengan aturan yang ada.

Tak hanya itu, dirinya menyampaikan ada beberapa kelompok yang bisa melaporkan ASN yang tidak mengikuti aturan atau terlihat mengkampanyekan salah satu calon.

"Ada tiga kelompok yang bisa melaporkan yaitu peserta pemilu bersama tim, lembaga pemantau, dan seluruh WNI yang sudah terdaftar jadi DPT termasuk ASN," katanya.

Adapun sanksi yang diberikan pada ASN yang melanggar aturan yakni hukum disiplin, penurunan jabatan, pemindahan hingga pemberhentian.

Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan pembacaan deklarasi netralitas ASN yang dipandu oleh Sekda Gowa dan diikuti seluruh ASN Pemkab Gowa dan dilanjut dengan diskusi terbuka.

Penulis: Waode Nurmin
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved