BPJS Kesehatan Bahas Sistem Terbaru Rujukan di DPRD Sulsel

Marjono mengungkapkan, banyak keluhan dari masyarakat seperti banyaknya Kartu Indonesia Sehat (KIS) terblokir dan salah satu keluarga tak punya KIS.

BPJS Kesehatan Bahas Sistem Terbaru Rujukan di DPRD Sulsel
hasim/tribuntimur.com
Komisi E DPRD Sulsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara rumah sakit umum daerah milik pemerintah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) Kesehatan di Tower DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Selasa (9/10/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Komisi E DPRD Sulsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara rumah sakit umum daerah milik pemerintah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) Kesehatan di Tower DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Selasa (9/10/2018).

RDP ini membahas masalah mekanisme baru dalam BPJS Kesehatan.

Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel, Marjono mengungkapkan, banyak keluhan dari masyarakat seperti banyaknya Kartu Indonesia Sehat (KIS) terblokir dan salah satu keluarga tak punya KIS.

Ia mengatakan Data Base Terpadu (DBT) tak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Kartu BPJS banyak carut marut di masyarakat. Ada kasus demam berdarah tidak dilayani karena tidak rerdaftar BPJS," katanya.

Masalah itu karena data base masyarakat miskin tidak terupdate.

"Kami dapatkan hanya enam dinas kesehatan yang selalu update datanya," katanya.

Marjono pun mengatakan, belum ada sosialisasi dari BPJS kesehatan tentang sistem dan sistem baru rujukan dan aturan baru.

"Seharusnya ada uji publik dulu lah, harus ada umpan balik," katanya.

Halaman
12
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved