Sambangi DPRD Sulsel, Jamaah Umrah Tolak VFS Tasheel

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Calon jamaah umrah di Sulawesi Selatan (Sulsel) menyampaikan aspirasi penolakan terhadap kebijakan baru pemerintah Arab Saudi, Rabu (3/10/2018).

Kebijakan pemerintah Arab Saudi yang ditolak tersebut berupa keharusan untuk melakukan perekaman Biometrik sebelum pengurusan visa calon jamaah umrah Indonesia.

Perekaman biometrik tersebut harus dilakukan di kantor Visa Facilitating Services (VFS) Tasheel yang berada di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk di Makassar.

Koordinator Lapangan, Nurhayat mengatakan, keharusan melakukan perekaman Biometrik sebelum pengurusan visa sangat memberatkan jamaah.

Karena kantor VFS Tasheel terbatas, seperti di Sulawesi Selatan (Sulsel) kantor VFS Tasheel hanya di Makassar, artinya semua calon jamaah umrah di Sulsel harus ke Makassar lalu kembali ke daerah untuk mengurus visa.

Baca: Jamaah Umrah dan Masyarakat Tolak VFS Tasheel di Makassar, Ini Tuntutannya

"Kasihan calon jamaah, mereka harus ke Makassar dulu untuk perekaman biometrik lalu kembali ke daerahnya untuk urus visa setelah itu kembali lagi ke Makassar," tutur Nurhayat.

"Sistem ini sangat ribet, belum lagi antrinya di kantor VFS Tasheel saat perekaman, ada ribuan jamaah akan berkumpul, mereka ini rata-rata usia 50 tahun bahkan lebih ke atas," lanjut Nurhayat.

Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Nurhayat dan rombongan aksi kemudian menyampaikan aksi di depan kantor VFS Tasheel Makassar.

Aksi damai menolak kebijakan perekaman biometrik untuk pengurusan visa umrah tersebut berlangsung serentak di seluruh Indonesia.(*)