Jamaah Umrah dan Masyarakat Tolak VFS Tasheel di Makassar, Ini Tuntutannya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mekanisme pengambilan sidik jari dan retina di embarkasi bagi jamaah haji reguler 2018 ini diklaim sebagai terobosan dan pelayanan baru berkat hadirnya VFS-Tasheel.

VFS-Tasheel merupakan penyedia layanan visa resmi untuk Kementerian Luar Negeri, Kerajaan Arab Saudi.

Namun siapa kira, dibalik bantuan pelayanan tersebut terdapat niat meraup jutaan dolar Amerika Serikat (AS) dari jamaah umrah dan upaya mengeliminasi Penyelenggara Umrah penyedia visa umrah di negeri muslim terbesar ini.

Penanggung Jawab aksi damai Jamaah Umrah dan Masyarakat (Jamrat) kala berorasi di depan Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (3/10/2018) menuturkan, alih-alih memberi kemudahan sesuai arti Tasheel, ternyata akan menyulitkan sejuta calon jamaah umrah yang tersebar dari seluruh pelosok negeri kepulauan yang tersebar menjadi 17 ribu pulau.

"Jika VFS Tasheel menjanjikan membuat 34 kantor di seluruh Indonesia, berarti hanya 1 kantor di 1 provinsi dari seluruh 34 provinsi di Indonesia. Ini sangat memberatkan jamaah, karena harus ke Makassar lagi sehingga biaya bertambah," katanya.

Ia mempertanyakan, aturan tersebut. Jika atas nama aturan Kemenlu Kerajaan Saudi, kenapa Kemenlu RI belum menerima telex diplomatiknya agar segera diteruskan ke Kemenag untuk disosialisasikan kepada para penyelenggara umrah di bawah binaannya?

"Jika benar atas nama aturan Kemenlu Saudi? Kenapa usahanya dimonopoli VFS Tasheel perusahaan asing yang melanggar UU anti monopoly di Indonesia? Bukankah setiap calon jamaah umrah sudsh diambil sidik jari saat membuat paspor di kantor imigrasi? Bahkan data yang sama dimiliki Dukcapil saat perekaman data e-KTP," katanya.

Jamaah Indonesia terkenal sangat penurut, ramah, akomodatif, tapi jangan terus dikangkangi oleh para pihak swasta yang mengatasnamakan pelaksana aturan yang belum jelas.

Atas keadaan tersebut, seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan umrah yang tergabung dalam Jumrat VFS Tasheel sebanyak 2 ribu jamaah menyampaikan aspirasi masyarakat melalui aksi damai di lima kota besar kepada Duta Besar Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta bahwa proses pengambilan data biometrik yang dilakukan oleh VFS Tasheel sebagai syarat memperoleh visa umrah sangat memberatkan calon jamaah umrah.

"Kami menuntut agar pengambilan data biometrik tetap dilakukan di bandara kedatangan di Saudi Arabia sebagaimana yang sudah berjalan baik selama ini," katanya

Dengan visi 2030, seluruh agent travel telah merasakan pelayanan yang terus membaik di setiap kedatangan, maka proses pengambilan data biometrik di negara asal hanya usaha bisnis dari VFS Tasheel menunggangi alasan pelayanan dan keamanan. (*)