12 Parpol Palopo Ancam Tidak Ikut Pemilu Jika Golkar dan Hanura Tak Didiskualifikasi

25 Caleg Golkar dan 25 Caleg Hanura terancam didiskualifikasi karena terlambat menyetor LADK Pemilu 2019.

12 Parpol Palopo Ancam Tidak Ikut Pemilu Jika Golkar dan Hanura Tak Didiskualifikasi
hamdan soeharto/tribunpalopo.com
Dua belas Partai Politik (Parpol) Kota Palopo melakukan pertemuan di Jl Benteng, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu (29/8/2018) dini hari. 

Laporan Wartawan TribunPalopo.com, Hamdan Seoharto

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Dua belas Partai Politik (Parpol) Kota Palopo melakukan pertemuan di Jl Benteng, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu (29/8/2018) dini hari.

Itu adalah PKB, PAN, PPP, PDIP, PKS, Gerindra, Berkarya, Nasdem, Perindo, PKPI dan PBB.

Masing-masing partai diwakili oleh Ketua, Sekretaris dan Liasion Officer. Mewakili 12 Parpol itu, Ketua Partai Berkarya Andi Cincing mengatakan, mereka keberatan dengan keputusan KPU Palopo yang kembali menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Hanura dan Golkar yang sebelumnya bermasalah karena terlambat.

Hasil pertemuan itu semua partai sepakat tidak akan mengikuti Pemilu 2019 jika seluruh Caleg Golkar dan Hanura tidak didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu 2019.

Baca: Deretan Nama Anggota DPRD Palopo yang Terancama Didiskualifikasi di Pileg 2019

Baca: 148 Caleg Berijazah SMA di Barru Ikut Ramaikan Pileg 2019

"Semua aturan sudah jelas. Kalau LADK terlambat maka harus Didiskualifikasi," katanya.

Sementara itu, mewakili PDIP Edy Maiseng mengatakan, semua Parpol yang datang pada pertemuan tersebut sepakat akan melaporkan KPU Palopo ke DKPP karena diduga telah melakukan pelanggaran dengan menerima kembali LADK Golkar dan Hanura.

"Kami akan melaporkan KPU Palopo ke DKPP karena telah menerima kembali LADK Hanura dan Golkar padahal sebelumnya sudah ditolak karena terlambat," katanya.

Sebelumnya diberitakan 25 Caleg Golkar dan 25 Caleg Hanura terancam didiskualifikasi karena terlambat menyetor LADK Pemilu 2019.

Karena terlambat KPU Palopo membuat berita acara untuk menolak LADK itu yang selanjutnya akan diserahkan ke KPU RI.

Namun, karena merasa dirugikan Golkar dan Hanura mengadu ke Bawaslu agar dilakukan mediasi.

Mediasi yang dihadiri oleh Bawaslu dan KPU Palopo itu melahirkan kesepakatan untuk menerima kembali LADK Golkar dan Hanura.(*)

Penulis: Hamdan Soeharto
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved