Rupiah Melemah, LMND Palopo Desak Pemerintah Keluarkan Perpu

Satu fakta bahwa haluan ekonomi neoliberal yang dipraktekan oleh rezim Joko Widodo-Jusuf Kala (JK)

Rupiah Melemah, LMND Palopo Desak Pemerintah Keluarkan Perpu
hamdan soeharto/tribunpalopo.com
Pengurus Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Palopo menggelar unjuk rasa di Jl Balaikota, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (20/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunPalopo.com, Hamdan Soeharto

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Pengurus Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Palopo menggelar unjuk rasa di Jl Balaikota, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (20/9/2018).

Mereka melakukan orasi secara bergiliran dan membentangkan spanduk yang bertuliskan "Himaris UNCP : 2019Ganti Haluan Ekonomi: Hentikan perampasan tanah rakyat, hentikan liberalisasi pendidikan, bangun industrialisasi nasional, menangkan Pancasila", "EK LMND Palopo : 2019 Ganti Haluan Ekonomi, Bangun Industrialisasi nasional, hentikan liberalisasi pendidikan, hentikan liberalisasi kesehatan, hentikan perampasan tanah rakyat, menangkan Pancasila, komporador kapitalis".

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Koorlap) Gunawan Jufri mengatakan, jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga mencapai angka tertinggi Rp 15 ribu dan terakhir berkutat di angka Rp 14 ribu lebih akibat perang dagang antara AS Vs China dan masalah politik AS serta beberapa negara seperti turki dan Venezuela hingga mendorong The Fed (Bank Central AS) menaikkan suku bunganya.

Baca: Dolar Melemah Tipis Terhadap Rupiah di Angka Rp 14.896

Baca: KAMMI Palopo Demo, Minta Pemerintah Tangani Pelemahan Rupiah

Jatuhnya nilai tukar (kurs) rupiah adalah satu fakta bahwa haluan ekonomi neoliberal yang dipraktekan oleh rezim Joko Widodo-Jusuf Kala (JK) menjadi sebab terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

"Untuk itu kami mendesak pemerintah mengeluarkan Perpu atas UU no 24 tahun 1999 yang menjadi akar liberalisasi finansial dan jatuhnya kurs rupiah terhadap dollar serta bangun industri nasional yang berbasiskan pada pasal 33 UUD 1945 dan UUPA no 5 tahun 1960 solusi jangka panjang atas ketidakpastian ekonomi global," katanya.

Peserta aksi kemudian berjalan kaki mengelilingi kota dan menuju ke Kantor DPRD Palopo. Disana mereka meminta agar anggota DPRD Palopo meneruskan tuntutan aksi ke pemerintah pusat.(*)

Penulis: Hamdan Soeharto
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved