Honorer K2 Minta Thorig Husler Surati Presiden Tolak Rekrutmen CPNS 2018

395 Honorer K2 Luwu Timur mengancam menggelar aksi lebih besar atau mogok kerja dalam menyikapi persoalan yang disuarakan.

Honorer K2 Minta Thorig Husler Surati Presiden Tolak Rekrutmen CPNS 2018
ivan ismar/tribunlutim.com
Forum Honorer Kategori Dua (FHK2) koordinator daerah (Korda) Luwu Timur berunjuk rasa di Halaman Kantor DPRD Luwu Timur, Jl Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (18/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunLutim.com, Ivan Ismar

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Forum Honorer Kategori Dua (FHK2) koordinator daerah (Korda) Luwu Timur berunjuk rasa di Halaman Kantor DPRD Luwu Timur, Jl Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (18/9/2018).

Dalam aksi tersebut, puluhan K2 memohon kepada bupati dan ketua DPRD Luwu Timur untuk menyampaikan surat resmi kepada Presiden, menolak rekrutmen CPNS 2018 dan menolak Honorer K2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Itu menyusul PemenPAN RB nomor 36, 37 tahun 2018 tidak mengakomodir penuntasan penyelesain honor K2 untuk diangkat menjadi PNS.

"Kami menolak pemberlakuan PermenPAN-RB Nomor 36 tahun 2018. Aturan ini besifat diskriminatif bagi K2 dan merugikan K2 yang sudah melakukan pengabdian belasan hingga puluhan tahun," Koordinator FHK2 Luwu Timur, Muh Hukama dalam orasinya.

Baca: Honorer K2 Berkumpul di BKPSDM Bantaeng

Baca: BKPSDM Sebut Tuntutan Honorer K2 Tersandung Regulasi

Mengajukan dan mengusulkan Honorer K2 diangkat sebagai PNS tahun 2018 untuk memenuhi kekurangan dan kebutuhan formasi CPNS 2018.

Pemkab Luwu Timur juga dimohon secepatnya menerbitkan SK bupati terhadap 395 Honorer K2 Luwu Timur per September 2018 sebagaimana yang telah diputuskan bersama DPRD.

Adapun 395 Honorer K2 Luwu Timur mengancam menggelar aksi lebih besar atau mogok kerja dalam menyikapi persoalan yang disuarakan.

"Kami juga menuntut Pemkab Luwu Timur mensejahterakan honor dan segera mengupahjasakan honor yang terbilang dalam honorer tua," tuturnya.

Pemkab Luwu Timur juga dituntut menyelesaikan segera 44 honorer K2 yang sudah dinyatakan lulus tahun 2013 namun sampai detik ini belum menerima SK.

Ketua Komisi III, Herdinang mengatakan tuntutan honorer K2 adalah kewenangan pusat yang bertentangan dengan sila ke-5 pancasila.

"Kami di DPRD akan meminta bupati agar mengugat aturan ini, DPRD sangat penduli soal nasib K2," kata Herdinang kepada honorer K2 di ruang aspirasi.(*)

Penulis: Ivan Ismar
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved