CSO Dorong Program Kehutanan Dalam RPJMD Sulsel
Diskusi berlangsug dengan melibatkan Civil Society Organization (CSO) yang tergabung dalam Koalisi CSO, LSM, akademisi dan media cetak
Penulis: Hasan Basri | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan mendorong Pemerintah Provinsi Sulsel melaksanakan tata kelola hutan yang baik.
Gerakan lingkungan kurang berprestasi karena pemerintah selama ini tidak mendukung kerja-kerja lingkungan di Sulsel.
Hal itu disampaikan dalam diskusi Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil/Civil Society Organization (CSO) di Kantin Tribun Timur Jl Cendrawasih, Jumat ( 07/09/2018).
Diskusi berlangsug dengan melibatkan Civil Society Organization (CSO) yang tergabung dalam Koalisi CSO, LSM, akademisi dan media cetak serta online di Provinsi Sulawesi Selatan.
Hadir sebagai narasumber adalah pendiri Sulawesi Community Foundation (SCF) Dr. Ir. Bachrianto Bachtiar, Dekan Fak. Kehutanan Unhas Prof. Dr. Ir. Yusran, Direktur Walhi Sulsel Muh Al Amin, dan Abdul Rahman Nur dari Lembaga Studi Informasi Massa (eLSIM) sebagai fasilitator.
"Pelantikan gubernur baru bisa menjadi nafas baru untuk isu isu lingkungan dan kehutanan agar masyarakat bisa meningkat,"tuturnya.
Amin menjelaskan jika melihat ke belakang, track record pengelolaan SDA di Sulawesi Selatan, bisa dibilang statis.
Namun, kemerosotan kehidupan masyarakat nyata terlihat. Tahun 2016 di pelosok timur Sulawesi yakni luwu utara, kriminalisasi terhadap masyarakat adat terus meningkat.
Hal itu terjadi karena proyek pembangunan yang mengabaikan dan tidak menerapkan model fpic, sehingga masyarakat memberontak, dan sikap pemerintah reaktif dan menkriminalisasi mereka.
Kabupaten Pinrang, Soppeng, Gowa,dan Luwu, serta Sinjai adalah contoh daerah yang masyarakatnya sering mengalami kriminaslisasi yang notabene memang bergantung di hutan.
Lalu pemerintah pusat dan daerah juga tidak sinkron dalam pengelolaan SDA. Entah itu karena beda partai. Banyaknya usaha ekstrakrif banyak konflik yang muncul, namun agak mulai mereda seperti di Sidrap.
"Di Sulsel butuh kebijakan yang memastikan hutan bisa terjaga secara adil. Masyaraat tetap bisa meneriman akses manfaat. Terutama di daerah dataran tinggi Sulsel yang tinggi kasus ilegal logging," paparnya.
Sementara Dekan Fakultas Kehutanan Unhas Yusran mengatakan isu soal kehutanan sosial sangatlah menarik untuk dibahas dan menjadi prioritas karena itu bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk membangun kembali.
