Kabulkan Permohonan Bacaleg PKS, KPU Mamuju Nilai Bawaslu Dukung Mantan Napi Koruptor

Hamdan menilai Bawaslu Mamuju dan pihak partai politik sama-sama mendukug mantan narapidana korupsi untuk dicalonkan Pemilu 2019.

Kabulkan Permohonan Bacaleg PKS, KPU Mamuju Nilai Bawaslu Dukung Mantan Napi Koruptor
Nurhadi/Tribunsulbar.com
Ketua KPU Mamuju Hamdan Dangkang 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mengabulkan permohonan Bacaleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memasukkan kembali salah satu Bacalegnya bernama Maksum Dg Mannassa di Daftar Calon Sementara (DCS).

Sebelumnya, KPU kabupaten Mamuju, menetetapkan Maksum Dg Mannassa sebagai Bacaleg Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena yang bersangkutan adalah mantan narapidana korupsi yang dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Mamuju.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju, Hamdan Dangkang, mengaku sangat menyesalkan sikap Bawaslu Mamuju, yang mengambil putusan melampaui kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu.

Bahkan, Hamdan menilai Bawaslu Mamuju dan pihak partai politik, seolah sama-sama mendukug mantan narapidana korupsi untuk dicalonkan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

"Kami akan menyurat ke Bawaslu RI, meminta untuk meninjau ulang putusan Bawaslu Mamuju, karena kalau kita melihat, sepertinya Bawaslu dan pihak partai politik seakan-akan sama-sama mendukung mantan koruptor untuk dicalonkan di Pemilu mentang,"kata Hamdan kepada wartawan.

Hamdan menilai, Bawaslu seolah-olah bertindak sebagai hakim agung dalam sidang sengketa, Jumat (31/8) karena ikut memberikan penafsiran bahwa PKPU nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017.

"Seharusnya Bawaslu ini lebih fokus pada persoalan teknis, apakah KPU dalam memutus perkara atau mengambil keputusan, sudah taat asas atau berjalan sesuai aturan yang ditetapkan oleh KPU RI,"ujarnya.

Hamdan menegaskan, tak ingin menerima putusan itu secara mentah-mentah, sehingga akan menggunakan haknya untuk mengkaji ulang putusan tersebut melalui peninjauan kembali.

"Kami punya hak untuk mengkaji putusan itu, karena kalau kami menerima mentah-mentah artinya kami juga menabrak aturan yang kami buat sendiri,"tutur Hamdan.(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Nurul Adha Islamiah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved