Breaking News:

Ribuan Warga Pangkep Terancam Tak Bisa Gunakan Hak Pilihnya di Pemilu 2019

Terkait permasalahan warga Pangkep ini dirinya sudah berkoordinasi dengan Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid.

munjiyah/tribunpangkep.com
Komisioner KPU Pangkep, Aminah di Kantor KPU Pangkep, Kamis (16/8/2018). 

Laporan Wartawan TribunPangkep.com, Munjiyah Dirga Ghazali

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE - Di Pangkep, ribuan warga Kabupaten Pangkep terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019.

"Iya jumlahnya ada 38 ribu 831 warga Pangkep yang terancam dan mereka semua ini belum melakukan perekaman. Jika sesuai tahapan, penetapan KPU dijadwalkan dari 15-21 Agustus 2018," kata Komisioner KPU Pangkep, Aminah di Kantor KPU Pangkep, Kamis (16/8/2018).

Aminah menyebut hal ini sesuai peraturan KPU nomor 11 mengharuskan warga yang terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) memiliki KTP Elektronik atau sudah melakukan perekaman untuk penerbitan KTP-el.

"Kita sudah tindaklanjuti dengan acuan dari KPU Provinsi Sulsel untuk meminta data ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil soal data warga yang belum punya KTP Elektronik," tuturnya.

Terkait permasalahan warga Pangkep ini dirinya sudah berkoordinasi dengan Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid dan akan menyurat ke KPU Provinsi Sulsel.

"Jadi bupati itu ambil langkah akan menyurat ke KPU Sulsel agar capil diberi waktu sebulan untuk perekaman," jelasnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved