Kementerian Perhubungan Gelar Bimtek Keselamatan Pelayaran Selayar-Bulukumba

Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan pertimbangan cuaca.

Kementerian Perhubungan Gelar Bimtek Keselamatan Pelayaran Selayar-Bulukumba
nurwahidah/tribunselayar.com
Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar bimbingan teknis (bimtek) keselamatan pelayaran Selayar-Bulukumba di Hotel Rayhan Square, Kecamatan Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (13/8/2018). 

Laporan Wartawan TribunSelayar.com, Nurwahidah

TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG - Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar bimbingan teknis (bimtek) keselamatan pelayaran Selayar-Bulukumba di Hotel Rayhan Square, Kecamatan Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (13/8/2018).

Hadir Kadishub Selayar Andi Baso, Kepala BPTD wilayah XIX Sulselbar Benny Nurdin, dishub Selayar, UPP Jeneponto Faisal, IPP Baubau Benaya Samri, Yostavia, Dinas Sosial Selayar, serta undangan lainnya.

Kepala Seksi Tertib Bandar Kemenhub Johan dalam pemaparannya mengatakan sebelum kapal berlayar nahkoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelautan dan melaporkan hal terbaru kepada syahbandar.

Baca: Sejak KM Maju Lestari Karam, KM Tunu Pratama Tak Lagi Layani Pelayaran Bira-Selayar

Baca: Bantu Korban KM Lestari Maju, Komunitas Kompeni Selayar Gelar Pelayaran Syahid

"Dalam keadaan tertentu syahbandar berwanang melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal dan keamanan   kapal di pelabuhan. Dalam keadaan tertentu artinya apabila syahbandar mendapat laporan adanya indikasi bahwa kapal tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan keamanan kapal," tuturnya.

Dikatakan, Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan  dan pertimbangan cuaca.

"Pada pasal 219 pelayaran, menyebutkan pertama setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang keluarkan oleh Syahbandar. Kedua Surat Persetujuan Berlayar (SPB) secara Internasional," tuturnya.

"Ketiga SPB hanya dapat diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya  dan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dibuktikan dengan sertifikat dan surat-surat kapal," lanjutnya.(*)

Penulis: Nurwahidah
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved