Diprotes Dewan Soal Anggaran Jalan Beton Pekaloa-Mahalona, Ini Pembelaan Dinas PU Lutim

Selain itu, harga semen 2016 dan 2017 Rp 70 ribu per sak sedangkan tahun 2018 Rp 72 ribu per sak.

Diprotes Dewan Soal Anggaran Jalan Beton Pekaloa-Mahalona, Ini Pembelaan Dinas PU Lutim
ivan/tribunlutim.com
Ketua DPD PAN Luwu Timur, Usman Sadik 

Laporan Wartawan TribunLutim.com, Ivan Ismar

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Luwu Timur menjawab protes Anggota DPRD, Usman Sadik soal penganggaran Rp 18 milliar proyek jalan beton Desa Pekaloa menuju Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kepala Bidang Marga Dinas PUPR Luwu Timur, Iwan Setiawan mengatakan anggaran 2016 kontraknya Rp 9.3 miliar dengan panjang rigid 1.502 meter dan pekerjaan kattingan sama pasangan batu nilainya sekitar Rp 1 miliar.

Sementara anggaran 2017 kontraknya Rp 9.9 miliar, panjang rigid 1.917 meter dan pekerjaan aramco 9 titik dan timbunan kubangan itu nilainya hanya sekitar Rp 500 juta.

Selain itu, harga semen 2016 dan 2017 Rp 70 ribu per sak sedangkan tahun 2018 Rp 72 ribu per sak. "Jadi total panjang rigid 2016 dan 2017 cuma 3.419 meter dengan total anggaran Rp 19,3 miliar," katanya, Minggu (5/8/2018).

Baca: Jalan Beton Pekaloa-Mahalona Rp 18 M Hanya 3 Km, Anggota DPRD Lutim Protes

Baca: Proyek Jalan Beton Bambu Runcing Maros Bikin Macet, Pengendara Marah-marah

"Sedangkan tahun 2018 panjangnya 3.195 meter anggaran Rp 18 miliar," tuturnya. Sebelumnya, protes Usman karena anggaran Rp 18 miliar hanya diperuntukkan untuk membangun jalan beton sepanjang 3,19 kilometer.

"Mudah-mudahan tidak ada mark up di anggaran 2018 untuk jalan tersebut," kata Sadik, Sabtu (4/8/2018).

Ia membandingkan proyek serupa untuk tahun 2016 dan 2017. Nilai proyek Rp 18 miliar dapat menyelesaikan beton kurang lebih 6 kilometer.

"Padahal pada tahun sebelumnya dapat beton lebih panjang, itupun ada pekerjaan tambahan kattingan atau penggalian kaki gunung," tuturnya.

Usman meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur atau dinas terkait untuk tidak membuat kontraknya.

"Sebelum disampaikan RAB dari konsultan perencana mengenai perbedaan volume pekerjaan yang mencolok," ujarnya.(*)

Penulis: Ivan Ismar
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved