MK Ambil Alih Polemik Vaksin Rubella

Menurutnya, pemerintah gencar melakukan sosialisasi karena imunisasi ini tak membahayakan anak-anak Indonesia.

Penulis: Saldy Irawan | Editor: Mahyuddin
HANDOVER
Plt Kadis Kesehatan Sulsel Dr dr Bahtiar Baso. 

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Kesehatan Sulsel memilih bungkam terkait sertifikat halal imunisasi campak dan rubella atau akrab disebut (MR).

Plt Kadis Kesehatan Sulsel Dr dr Bahtiar Baso memilih diam untuk sementara karena polemik imunisasi campak dan rubela ini diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Senin nanti sudah ada putusan MK terkait MR, nanti kalau sudah ada putusan ini. Kita akan konfrensi pers," katanya, Sabtu (4/8/2018)

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Sumarsono mengatakan, imunisasi ini aman untuk kesehatan anak.

Baca: Kisruh Sertifikasi Halal Tak Pengaruhi Jadwal Vaksinasi Rubella di Parepare

Menurutnya, pemerintah gencar melakukan sosialisasi karena imunisasi ini tak membahayakan anak-anak Indonesia.

"Bayangkan Menteri saja ikut mengampanyekan imunisasi ini, artinya ini baik untuk kesehatan. Toh kemarin Menteri Kesehatan datang ke Makassar hanya untuk MR ini," ujar Soni , sapaan Gubernur Sulsel.

Menurut Soni, terkait dengan kehalalan yang diragukan oleh para orangtua, itu sudah dijawan oleh Majelis Ulama Pusat jika imunisasi ini halal.

Atas keyakinan ini, Soni berharap seluruh elen bisa se-visi dalam menyukseskan program imunisasi MR ini di Sulsel.

Baca: Vaksin Rubella Tidak Halal? ini Penjelasan Menteri Kesehatan

"Kita harus sama-sama memberikan pemahaman jika ini aman. Ini pun hadir untuk melindilungi warga bangsa," kata mantan Plt Gubernur DKI Jakarta ini.

Soni juga menekankan kepada seluruh stakeholder pemerintah untuk aktif dalam sosialisasi imunisasi ini, pasalnya kematian akibat dari pada penyakit ini bisa docegah dengan imunisasi.

Di kota Makassar, sejumlah orang tua mengaku tidak bersedia anak mereka diberi imunisasi MR, dengan alasan vaksin tersebut dikhawatirkan palsu atau tidak memiliki sertifikat halal.

Kekhawatiran orang tua ini muncul seiring dengan program imunisasi massal dari tingkatan usia balita hingga 15 tahun.(*)

Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved