Setelah Temui Sumarsono, Nurdin Abdullah Blak-blakan Bakal Revisi Program
Usai pertemuan itu, HM Nurdin Abdullah mengatakan bahwa pertemuan itu membahas banyak hal.
Penulis: Saldy Irawan | Editor: Mahyuddin

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy
TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan terpilih, HM Nurdin Abdullah, menemui Pj Gubernur Sulsel Sumarsono di Rujab Gubernur, Jl Jend Sudirman, Makasssar, Jumat (27/7/2018).
Pertemuan keduanya berlangsung secara tertutup.
Usai pertemuan itu, HM Nurdin Abdullah mengatakan bahwa pertemuan ini membahas banyak hal.
Salah satunya beberapa program strategis yang harus dilanjutkan, termasuk bagaimana penataan birokrat yang ada.
"Pastinya kami harus tahu, apa-apa yang beliau sudah lakukan, ini ide bagus mengantarkan kita untuk amanah itu," katanya.
Baca: Cari Kadis Potensial, Prof Nurdin Abdullah Minta Bantuan Fakultas Kehutan Unhas
Setelah mendengar kondisi pemerintahan provinsi lewat Sumarsono, Nurdin mengaku tidak ada yang berat, termasuk program 100 hari Prof Andalan.
"Pokoknya kerja cepat. Saya pikir tidak ada yang berat ya. Pak Pj gubernur siapkan dengan baik. Ya kita bisa lihat kan. Ini adalah Pilkada teraman selama ada Pilkada. Mudah-mudahan penyerahan pengalihan kekuasaan ini berjalan dengan lancar dan Pejabat baru bisa bekerja dengan cepat," ucap Nurdin
Terkait program-program Pemprov Sulsel yang juga melibatkan dana pusat, ia akan lakukan audit sebelum dilanjutkan.
Menurutnya, setiap melaksanakan program pemerintah itu harus penuh dengan kehati-hatian.
Baca: Tim Pemenangan di Gowa Siap Kawal Janji Politik Prof Andalan
"Jadi intinya kita menclearkan, bukan mencari-cari kesalahan," tegasnya.
"Kita sudah bicarakan. Makanya saya banyak diskusi beliau (sumarsono). Kemampuan kita seperti apa, makanya akan banyak opsi," Nurdin menambahkan.
Selain itu, Nurdin juga mengungkapkan bahwa akan melakukan revisi terkait belanja pegawai.
Kata dia, belanja pegawai di Pemprov Sulsel saat ini sangat besar, jika di alihkan dengan pemanfaatan pembangunan infrastruktur, justeru akan banyak manfaatnya.
"Jujur saja Provinsi itu kan wilahnya punya kabupaten. Kalau belanja pegawai kita terlalu gede, ini kan jadi tanda tanya," kata Nurdin. (sal)