Warga Bantimurung Ngaku Dimintai Pungutan Perayaan HUT RI

Masing-masing warga, dimintai uang Rp 5.000. Selebaran pemberitahuan telah disebar di setiap dusun yang ada di Bantimurung

Warga Bantimurung Ngaku Dimintai Pungutan Perayaan HUT RI
REPRO TRIBUN TIMUR/ANSAR
Selebaran permintaan uang sebesar Rp 5000 yang tertempel di Desa Alatengae. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Pemerintah Kecamatan Bantimurung diduga memungut biaya kepada sejumlah warga untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 73 yang akan digelar pada 17 Agustus mendatang.

Masing-masing warga, dimintai uang Rp 5.000 untuk dikumpul oleh Camat. Selebaran pemberitahuan telah disebar di setiap dusun yang ada di Bantimurung, Rabu (25/7/2018).

Setiap dusun, tersebar sekitar 40 selebaran permintaan dana tersebut. Selebaran permintaan ditempel langsung oleh Kepala Dusun, di antaranya di Manjalling, Desa Alatengae.

Seorang warga, Marling mengatakan, setiap warga dimintai uang hanya untuk membantu pemerintah untuk memeriahkan perayaan HUT RI ke 73. Padahal, tahun lalu, warga tidak dipunguti biaya.

"Masa kami dimintai uang sebesar Rp 5000. Memang jumlahnya sedikit, tapi kali banyak warga. Bayangkan se-kecamatan Bantimurung ini dimintai uang," katanya.

Warga kaget atas permintaan dana tersebut. Pasalnya, baru kali ini dimintai dana saat pergantian camat, menjadi Bakri. Camat sebelumnya, warga tidak pernah disusahkan.

Berdasarkan informasi yang diterima Marling, warga yang tidak mau menyetor dan membangkan, identitasnya akan dicatat. Hal tersebut membuat warga bingung.

"Informasinya, jika warga tidak mau menyetor, namanya dicatat. Untuk apa nama kami dicatat. Berarti ada maksud lain, jika kami tidak memberi uang ke Camat," katanya.

Keberadaan Camat Bakri, di Bantimurung dinilai hanya menyusahkan warga. Selain pungutan biaya perayaan HUT RI, warga yang mengurus surat-surat tanah dimintai sejumlah uang.

Menurut Marling, seharusnya pemerintah yang membantu warga. Bukan malah sebaliknya. Pemerintah bertindak selaku penanggungjawab perayaan HUT RI, bukan warga.

"Setahu saya, pemerintah yang bertanggungjawab soal perayaan HUT RI. Bukan warga. Tapi kenapa malah kami disusahkan. Banyak warga di sini kurang mampu," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak Kecamatan. (*)

Penulis: Ansar
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved