Terdakwa Politik Uang Asal Bulu Cenrana Sidrap Divonis Satu Bulan Penjara

Kelimanya diduga melanggar Pasal 187 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

TRIBUN TIMUR/AMIRUDDIN
Lima terdakwa tindak pidana pemilu, asal Dusun Pujo, Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel), divonis satu bulan penjara oleh mejelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Sidrap. 

Laporan Wartawan TribunSidrap.com, Amiruddin

TRIBUNSIDRAP.COM, MARITENGNGAE - Lima terdakwa tindak pidana pemilu, asal Dusun Pujo, Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel), divonis satu bulan penjara oleh mejelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Sidrap.

Kelima terdakwa tersebut yakni, Mahyuddin, Abdul Kadir, Hasna Tang, Hamka, dan Tahir.

Kelimanya diduga melanggar Pasal 187 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Terdakwa sebelumnya diamankan warga, gegara diduga membagikan sejumlah uang kepada calon pemilih, agar memilih salah satu calon bupati Sidrap, Selasa (26/6/2018) petang.

"Kami sangat mengapresiasi putusan majelis hakim. Ini bisa menjadi cerminan bagi kasus-kasus lainnya, utamanya terhadap warga negara yang sama sekali tidak mengerti politik," kata penasehat hukum terdakwa, Rudi Hartono kepada TribunSidrap.com, Selasa (24/7/2018).

Rudi Hartono menambahkan, majelis hakim dalam putusannya menilai tidak cukup bukti dan alasan, untuk menjerat terdakwa dengan pidana tiga tahun, sesuai tuntutan jaksa.

"Hakim menilai unsur Pasal 187A tidak cukup, karena unsurnya harus kumulatif. Harus ada pemberi asal, sementara kelima terdakwa hanya penerima pasif dan tidak mengetahui maksud pemberian uang tersebut," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Sidrap asal Partai NasDem, Umar Manong yang turut hadir, mengapresiasi putusan majelis hakim.

"Terima kasih kepada majelis hakim dan penasehat hukum. Putusan ini patut diapresiasi," katanya.

Sementara itu, ketua majelis hakim yang dipimpin Ketua PN Sidrap Bintang AL, didampingi Rahmi Dwi Astuti dan Firmansyah Irwan, memberi kesempatan kepada jaksa penuntun umum (JPU) apabila ingin melakukan upaya hukum.

Sekadar diketahui, kelima terdakwa ditahan sejak 27 Juni 2018 lalu. (*)

Penulis: Amiruddin
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved