Lagi, Pemkab Mamuju Raih Predikat Opini WTP
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK dilangsungkan di Aula Kantor BPK-RI Perwakilan Sulbar, Jl. Abd Malik Pattana Endeng
Penulis: Nurhadi | Editor: Anita Kusuma Wardana
Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi
TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Kabupaten Mamuju dibawah kepemimpinan H.Habsi Wahid - Irwan SP Pababari sebgai Bupati dan Wakil Bupati sukses meraih predikat Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulbar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) T.A 2017, Jumat (6/7/2018).
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK dilangsungkan di Aula Kantor BPK-RI Perwakilan Sulbar, Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, siang tadi.
Bupati Mamuju, H. Habsi Wahid mengatakan, WTP tersebut dapat diraih kembali Pemerintah Kabupaten Mamuju merupakan buah dari evaluasi pembenahan, membangun kapasitas dan karakter aparatur melalui berbagai pendekatan penyadaran dan perbaikan sistem.
Habsi mengatakan, hal tersebut juga merupakan berkat intensifnya Pemkab Mamuju melakukan komunikasi yang intensif dalam rangka meminta petunjuk, bimbingan dan pembinaan kepada pihak BPK-RI maupun BPKP terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.
"Kita ketahui bersama bahwa Pemkab Mamuju pernah mengalami turun peringkat menjadi WDP pada tahun 2016 setelah berhasil meraih WTP empat kali berturut-turut. Namun, atas kegigihan kita bersama kita kembali sukses meraih predikat tertinggil WTP dari BPK RI dalam hal pengelolaan keuangan daerah T.A 2017,"kata Habsi dalam sambutannya di Kantor BPK-RI perwakilan Sulbar.
Mantan Sekertaris Daerah Kabupaten Mamuju mengaku sangat bersyukur, sabab apa yang telah diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju untuk memperbaiki laporan keuangannya dapat membuahkan hasil yang positif.
"Terimakasih kepada pihak BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat yang selama ini telah memberikan ruang untuk melakukan konsultasi, memberikan arahan dan petunjuk sehingga jajaran Pemerintah Kabupaten Mamuju dapat melakukan perbaikan dan pembenahan pengelolaan keuangan dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan telah mendapatkan penilaian pada hari ini dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian,"ujar Ketua DPW NasDem Sulbar itu.
Meski masih ada beberapa rekomendasi dari hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Mamuju oleh tim audit BPK, Habsi menyatakan akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut dan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan serta melakukan pembenahan dan perbaikan atas kekurangan yang ada.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Eydu Oktain Panjaitan menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan LKPD Pemkab Mamuju kali ini, terdapat beberapa hal yang membanggakan atas adanya peningkatan
"Dari hasil yang kami lihat, harus diakui bahwa kerja keras bapak ibu sekalian sudah berhasil dan patut diberikan apreasiasi yang tinggi,"ucap Eydu Oktain Panjaitan.
Eydu Oktain Panjaitan menambahkan, meski Pemkab Mamuju meraih peringkat tertinggi opini WTP, ia mengingatkan agar tetap mengedepankan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebab dengan mengemban opini WTP tersebut tentu beban bupati dan wakil bupati semakin berat untuk memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai amanah Undang-Undang No. 15 tahun 2004.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Hj. Siti Suraida Suhardi yang hadir dari penyerahan LKPD tersebut turut menyampaikan apresiasi atas upaya Pemerintah Kabupaten Mamuju yang meraih kembali opini WTP.
Suarida berharap, perolehan predikat tersebut mesti menjadi catatan penting untuk progres pembangunan daerah. Sehingga predikat WTP makin menguatkan keyakinan public terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Mamuju bahwa prestise yang diharapkan pemerintah tak terhenti karena nada yang tak seirama dengan prestasi.
Tak hanya WTP, berkat keseriusan H. Habis Wahid dalam memimpin Pemkab Mamuju juga mendapat sejumlah prestasi atau penghargaan lain. Seperti penghargaan sebagai daerah peduli HAM dari Kemenkuham tahun 2017.
Dibawah kepemimpinanya, Pemkab Mamuju juga sukses mengembalikan anak putus sekolah lewat gerakan kembali bersekolah (GKB) hampir 4000 anak tercatat di MURI, sukses dengan pembinaan TPA - TPA diseluruh desa di tiap kecamatan , dibuktikan dengan khatam Al quran terbanyak lebih dari 7000 anak juga masuk rekor MURI dan Halalbihalal umum dengan khalayak terbanyak juga tercatat di MURI.(*)