Dituntut Lima Tahun Enam Bulan Penjara, Mantan Bupati Takalar Siapkan Pledoi

Bur ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penjualan lahan milik negara, di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang.

Dituntut Lima Tahun Enam Bulan Penjara, Mantan Bupati Takalar Siapkan Pledoi
Sidang perdana mantan Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (22/02/2018).Sidang digelar dengan agenda pembacaan dakwaan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara, di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. tribun timur/muhammad abdiwan 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Mantan Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin akan mengajukan pembelaan atau pledoi atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap dirinya dalam kasus dugaan korupsi pada Kamis (05/07/2018) mendatang.

Pledoi sebagai bentuk perlawanan atas tuntutan JPU yang dibacakakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, pada Kamis (28/6/2018) malam lalu, yang dinilai berlebihan.

Bur sapaan akrab mantan orang nomor satu Takalar dituntut lima tahun enam bulan penjara serta denda Rp 1 miliar. Jika tidak mampu membayar denda, maka diganti enam bulan kurungan.

"Intinya kami tidak sependapat dengan kesimpulan dalam tuntutan JPU, apalagi nampak dari analisa fakta dan yuridis, membuktikan kesalahan terdakwa banyak yang bertentangan denga fakta terungkap dipersidangan," kata Kuasa Hukum Burhanuddin, Syamsuardi kepada Tribun, Minggu (1/7/2018).

JPU disebut hanya menyimpulkan sesuai dakwaan dan BAP penyidik. Sementara dalam fakta persidangan terungkap pernyataan saksi yang disampaikan di depan sidang dan di bawah sumpah bertentangan dengan BAP.

Tak hanya itu, dalam dakwaan dan tuntutan JPU terdapat keleliruan dalam menilai bukti, khususnya bukti surat.

"Kami berpedapat JPU tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang dilepaskan haknya oleh masyarakat kepada PT. Karya Insan Cirebon adalah tanah Transmigrasi, karena belum ada sejengkal pun SHPLnya," jelasnya.

Selain itu, kata Syamsuardi tidak ada kewenangan yang dilanggar oleh terdakwa selaku Bupati, karena terkait dengan ada syarat teknis yang tidak dipenuhi oleh perusahaan adalah kewenangan pejabat tekhnis.

Itu tebukti pada fakta dipersidangan, jika Bupati sudah mendisposisikan surat pemohonan izin prinsip itu kepada pejabat tekhnis untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved