Besok, 7 Ribu Warga Majene Demo Gubernur Sulbar
Irfan menjelaskan, aksi unjuk rasa tersebut merupakan reaksi yang kesekian kalinya dari warga Majene. Atas rencana Ali Baal Masdar
Penulis: Nurhadi | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
Laporan Wartawa TribunSulbar.com, Nurhadi
TRIBUNSULBAR.COM, MAJENE - Warga Majene bakal menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menuntun keadilan rencana pembagian dana Participation Interest (PI) Migas Blok Sebuku, yang belakangan diwacanakan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Jumat (22/6/2018) besok.
Unjuk rasa yang diintruksikan langsung Bupati Majene H. Fahmi Massiara, kepada seluruh bawahannya hingga tingkat desa, rencananya akan dilangsungkan di tugu juang pusat pertokoan kota Majene.
"Kami akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. Isunya masih soal pembagian PI, tapi sudah melibatkan ribuan massa untuk hadir, diperkirakan sampai tujuh ribu massa yang akan ikut dalam aksi besok," kata koordinator aksi, Irfan Syarif kepada TribunSulbar.com, via whatsapp, Kamis (21/6/2018).
Irfan menjelaskan, aksi unjuk rasa tersebut merupakan reaksi yang kesekian kalinya dari warga Majene. Atas rencana Ali Baal Masdar untuk membagi PI itu dengan menabrak kesepakatan antara Pemprov Sulbar dan Kalsel pada 2015 lalu diistana Wapres Jusuf Kalla.
"Aksi besok sifatnya lebih kepada penegasan kepada Pemprov bahwa mengingat persoal ini semakin mepet jadi harus cepat selesai. Kami sudah melihat ada gelagat bahwa Pak Gubernur mau mengambil kuntungan yang lebih besar dari pembagin PI itu,"ujar Irfan.
Pembagian PI pengelolaan Blok Sebuku hingga kini belum juga menemui titik temu. Pertemuan antara Ali Baal Masdar dan Bupati Majene, Fahmi Massiara beberapa waktu lalu nyatanya belum juga membuahkan kesepakatan untuk mengakhiri polemik tersebut.
Ali Baal mewacanakan PI untuk Provinsi Sulawesi Barat sebesar 5 Persen akan dibagi tiga Persen untuk pemerintah provinsi dan dua persen akan dibagi keenam kabupaten di Sulbar.
Sementara yang tertuan dalam notulensi kesepakan diistina Wapres yang dihadiri Kementerian ESDM, Kemendagri dan SKK Migas menyebutkan, PI sebesar 10 persen dari perusahaan pengelolah, akan dibagi masing-masing 5 persen kepada Sulbar dan Kalsel, demikian halnya Majene dan Kotabaru sebagai daerah penghasil.
"Semua elemen masyarakat akan hadir. Ada dari Ormas, mahasiswa, politisi, dan lain-lain. Apalagi pertemuan antara Gubernur Sulbar dan Bupati Majene itu belum menghasilkan titik temu. Harusnya ada titik kesepahaman antara Gubernur dengan pemerintah kabupaten Majene," kata dia.
"Kami sudah mengkaji semuanya. Mau itu alasan hukum, atau tinjauan sosialnya, itu semua sudah terpenuhi. Makanya tidak ada dasar apapun yang bisa digunakan Gubernur
untuk tidak melanjutkan hasil keputusan yang lahir di istana Waptes," tutur Irfan Syarif.
