VIDEO ON DEMAND

VIDEO: Demo di DPRD Sulbar, Puluhan Warga Mamasa Tuntut Percepatan Proses PAW Munandar Wijaya

Para pengunjuk rasa membentakan spanduk kain warna hitam, bertuliskan 'Apa kabar proses PAW'

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Puluhan warga Kabupaten Mamasa, berunjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, Rabu (30/5/2018).

Para pengunjuk rasa membentakan spanduk kain warna hitam, bertuliskan 'Apa kabar proses PAW'. Mereka menuntut pimpinan DPRD segera mempercepatan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Gerindra Dapil Mamasa, Munandar Wijaya, yang terjerat kasus dugaan korupsi terhadap Pendeta Limbong Lempang, yang diusulkan sejak Januari 2018 lalu.

Usai menyampaikan orasi sekira 15 menit, pengunjuk rasa masuk ke dalam gedung DPRD melakukan audiance dan diterima oleh dua pimpinan DPRD dan Ketua Komisi I, yakni H. Haria Sinring dan Thamrin Endeng selaku Wakil Ketua Ir. Yahuda, selaku Ketua Komisi I di ruangan rapat pimpinan.

Koordinator Aksi Stenly Gidion mengatakan, unjuk rasa tersebut sebagai bentuk desakan terhadap pimpinan DPDR Sulbar, karena dinilai sengaja melakukan perlambatan proses PAW tersebut.

"Kami sebagai rakyat Mamasa memilik hak untuk mendesak agar memiliki anggota dewan yang akan memperjuangkan aspirasi kami. Intinya hari ini kami akan meminta kepastian soal proses PAW ini, kami akan mengawal rapat Bamus ini sampai sampai ada keputusan,"kata Stenly kepada TribunSulbar.com.

Ia menjelaskan, jika proses PAW tidak segera dilakukan oleh DPRD, kata dia, jelas telah melanggar konstitusi sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 12 tahun tentang pedoman tata tertib dewan, bahwa seorang anggata DPRD dapat di PAW jika mengundurkan diri, meninggal dunia dan dipecat.

"Ini jelas sudah mememenuhi syarat karena saudara Munandar Wijaya sudah dipecat oleh partainya. Pertanyaan, kenapa proses ini tidak dijalankan sampai saat ini, sehingga kami atas nama Aliansi Rakyat Mamasa mendesak pimpinan DPRD untuk segela melaksanakan perintah undang-undang, jika tidak kami akan menduduki DPRD,"tegas Stenly.

Sementara Wakil DPRD Thamrin Endeng yang menerima para pengunjukrasa mengatakan, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang.

"Hari ini kami akan melaksanakan paripurna, sekaligus akan menyampaikan hal itu. Dan tidak berlebihan kami memohon maaf atas keterlambatan yang kami lakukan karena banyak tugas-tugas pokok lain yang kami lakukan. Insyaallah kami akan berjalan sesuai dengan prosedur dan secepatnya, kami juga menyampaikan terima kasih karena saudara hadir mengingatkan kami bahwa ada hak saudara yang harus dituntut,"kata legislator Golkar itu.

Ia mengatakan, jika siang ini ada kesepakantan dari rapat Bamus, paling lambat 14 hari setelah dikirim ke Mendagri kemudian akan dijadwalkan untuk proses pelantikan. "Kami tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenaan dengan kepentingan rakyat,"ujarnya.

Wakil Ketua DPRD dari partai Gerindra, H. Haris Siring yang turut menerima pengunjuk rasa mengatakan, secara kelembagaan internal partai Gerinda sudah memenuhi syarat bahkan surat DPP dan DPD sudah turun ke lembaga DPRD untuk melakukan proses PAW.

"Sudah berapa kali kita melakukan rapat Bamus tapi tidak pernah korum, dan hari ini kami akan kembali rapat Bamus, dan kami melihat kecenderungan akan korum dan Insyaallah secepatnya PAW ini. Kita akan jadwalkan paripurna, selanjutnya akan dikirim ke Mendagri. Mohon menunggu hasil rapat Bamus kami akan perlihatkan jadwalnya,"kata dia.(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved