Di Maros, Warga Bisa Urus KIS Jika Ada yang Meninggal

Anggota Komisi IX DPR RI, H Syamsul Bachri yang hadir melakukan sosialisasi menegaskan, informasi tersebut tidak benar.

Di Maros, Warga Bisa Urus KIS Jika Ada yang Meninggal
ist
Sosialisasi kebijakan di sektor kesehatan masih harus terus ditingkatkan. 

TRIBUNMAROS.COM, MAROS — Sosialisasi kebijakan di sektor kesehatan masih harus terus ditingkatkan.

Betapa tidak, simpang siur informasi telah berdampak pada optimalisasi pelayanan. Salah satunya di Kabupaten Maros.

Informasi dari warga yang daerahnya berbatasan langsung dengan Kota Makassar ini, mereka baru bisa mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) jika ada warga yang meninggal. Itu karena kuota untuk Kabupaten Maros sudah habis.

“Pengurusan KIS di Maros sangat berbelit. Mesti ada rekomendasi Dinas Sosial. Selain itu, kuotanya katanya sudah habis, sehingga tidak bisa lagi mengurus. Nanti bisa mengurus kalau ada pemegang KIS yang meninggal,” ungkap warga Maros, Muhammad Yusuf pada sosialisasi pelayanan kesehatan primer di Kecamatan Lau, Jumat, 4 Mei 2018.

Anggota Komisi IX DPR RI, H Syamsul Bachri yang hadir melakukan sosialisasi menegaskan, informasi tersebut tidak benar. Didampingi perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel dan Dinas Kesehatan Maros, legislator Partai Golkar ini mengatakan, BPJS merupakan hak warga negara. Karena seluruh warga negara diwajibkan jadi peserta.

“Oleh karena diwajibkan, maka pemerintah untuk menyediakan. Tinggal prosedurnya, apakah bayar sendiri atau dibayarkan,” tegas Syamsul Bachri.

Bagi yang dibayarkan, lanjutnya, tentu harus ada persyaratan tersebut. Yang bersangkutan, lanjutnya, harus masuk kategori kurang mampu, sehingga negaralah yang membayarkan iurannya. Mereka ini masuk kategori peserta BPJS PBI, yakni penerima bantuan iuran.

Karena itu, Syamsul Bachri meminta, bagi yang belum punya kartu BPJS agar segera melapor ke desa atau kelurahan. Nanti pejabat kelurahan/desa meminta pengantar dari RT/RW. Dengan dasar itulah Dinas Sosial bisa mengumpulkan calon peserta BPJS.

“Tahun lalu, Kementerian Kesehatan meminta tambahan 4 juta penerima bantuan iuran. Hanya saja, saat diminta datanya ke Kementerian Sosial, ternyata tidak ada, sehingga Komisi IX tidak memberikan tambahan. Kalau ada data, Komisi IX pasti menyetujui,” tegasnya.

Perwakilan Kementerian Kesehatan, dr Novana yang hadir mengamini pernyataan Syamsul Bachri. Kata dia, tidak benar kalau kuota penerima KIS tidak bisa ditambah. Apalagi sampai harus menunggu ada yang meninggal.

Penulis: Ansar
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved