Ahmad Dhani Ogah Pakai Lagi Kaos #2019GantiPresiden, Dia Ternyata Takut, Kok Bisa?
Musisi, Ahmad Dhani (45) mengatakan bahwa ia tidak akan mengenakan lagi t-shirt bertuliskan #2019GantiPresiden.
TRIBUN-TIMUR.COM - Musisi, Ahmad Dhani (45) mengatakan bahwa ia tidak akan mengenakan lagi t-shirt bertuliskan #2019GantiPresiden.
"Saya tidak bakal pakai (lagi) kaus itu (#2019GantiPresiden)," ujar Dhani, yang hadir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Senin (30/4/2018), dalam rangka menjalani sidang kasus dugaan melakukan ujaran kebencian yang menjeratnya.
"Takut kalau setiap minggu pakai kaus itu, gerakannya semakin besar. Saya hanya sekali pakai kaos itu 3 minggu yang lalu. Setelah itu, 4 kota besar melakukan Car Free Day dengan masif. Saya tidak mau itu dijadikan alasan kalau itu gara-gara saya," ujarnya pula.
Namun, Dhani juga mengatakan bahwa ia tetap akan memenuhi undangan kegiatan yang mengatasnamakan gerakan #2019GantiPresiden.
"Saya siap diundang di Car Free Day (CFD) di seluruh Indonesia untuk #2019GantiPresiden. Kemarin saya enggak jadi di CFD Surabaya, cukup menyesal saya, karena itu kan kota (kelahiran) saya ya," ujar pentolan band Dewa 19 ini.
"Harusnya saya bisa memberikan keberanian untuk mereka, sesuai dengan maklumat ACTA hari ini bahwa menggunakan kaus #2019GantiPresiden itu tidak melanggar hukum secara konstitusi," lanjutnya.
Dhani terlihat mengenakan t-shirt #2019GantiPresiden ketika menghadiri sidang perdana kasus ujaran kebencian di PN Jakarta Selatan.
Rp 75 Ribu
Bagi yang ingin memiliki kaos seperti ini, sejumlah situs jual beli pun mulai menyediakannya.
Di Bukalapak, misalnya, dijual seharga Rp 75 ribu dan itu belum termasuk ongkos kirim atau ongkir ke alamat pembeli.
Namun, di sebuah grup percakapan WhatsApp berisi anggota dari alumni sebuah perguruan tinggi di Solo, Jawa Tengah, kaos tersebut ditawarkan dengan "harga infak" Rp 40 ribu.
Bahkan, Tribun-Timur.com ditawari kaos ini.
Jika berminat membeli, akan dikirim dari Solo, kampung Jokowi.
Menurut seorang alumnus yang memasarkan kaos ini, sekarang laris manis dan dia terus "banjir" pesanan.
Sebelumnya, Jokowi merespons kaos berisi pesan antidirinya.
"Sekarang isunya ganti lagi, isu kaus. #2019GantiPresiden di kaus," ujar Jokowi di depan seribuan relawan dalam acara Konvensi Nasional 2018 di Puri Begawan, Kota Bogor, Sabtu (7/4/2018).
Jokowi juga berkelakar, "Masak kaus bisa sampai ganti presiden."
Foto Hoax
Terkait dengan maraknya baju kaos bertagar #2019GantiPresiden, sebuah kolase foto hoax beredar melalui aplikasi pesan instan WhatsApp.
Dalam foto tersebut, Jokowi bersama dengan putra sulungnya, Kaesang Pangarep masing-masing mengenakan baju kaos putih.
Di bagian dada hingga perut, ada tulisan #2019GantiPresiden.
Lalu, mereka yang dikawal Paspampres, termasuk Kolonel Inf M Hasan tampak menunjuk sesuatu.
Entah, siapa yang membuat foto hoax ini.

Foto hoax sebenarnya adalah foto yang di bawah, nah yang di atas adalah foto asli.
Foto di atas merupakan foto milik Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden .

Terkait dengan foto hoax tersebut, belum diketahui, apakah pembuatnya akan ditangkap atau tidak.
Fadli Zon Setuju
Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon sepakat penggunaan tagar #2019GantiPresiden.
Menurut Fadli, beberapa kebijakan pemerintahan Jokowi pada bidang ekonomi tidak berpihak kepada rakyat.
"Saya setuju 100 persen. Tahun 2019 kalau bagi kami di Gerindra pasti setuju 100 persen harus ganti presiden kalau enggak ya kita kacau ini Indonesia ke depan secara ekonomi ya karena kebijakan-kebijakannya itu tidak pro rakyat dan bukan ekonomi kerakyatan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Fadli pun mencontohkan kebijakan Jokowi yang menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak mau ambil pusing penggunaan tagar tersebut.
"Ya orang mau bilang ganti sila-sila aja hak dia. Tapi kan kita melihat, akhirnya rakyat yang memutuskan," kata Luhut di Kantor DPP PDI-P Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (8/4/2018), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Luhut mengakui, selama 3,5 tahun berjalan, pemerintah bekerja tak lepas dari kekurangan.
Meski demikian ia tak ingin pemerintah lantas dicap hanya diam tak bekerja.
"Bahwa masih ada yang kurang ya tidak kami juga pungkiri. Tapi sampai kapan pun juga pasti ada yang kurang," kata Luhut.
Luhut mengungkapkan, tahu betul berbagai pencapaian pemerintah yang tak dicapai pemerintah periode sebelumnya.
"Kita memiliki success story yang sangat banyak. Saya boleh bertanggung jawab dengan itu dan saya juga ingin bertemu dengan orang yang menyatakan tidak ada success story-nya," ucap Luhut.(*)