Panwaslu Selayar Gelar Sosialisasi Tata Cara Pengajuan Sengketa Pilgub

Ketua panitia Reni Dwi Aryanti mengatakan tujuan kegiatan ini untuk memberikan pengatahuan dalam masalah sangketa.

Panwaslu Selayar Gelar Sosialisasi Tata Cara Pengajuan Sengketa Pilgub
nurwahidah/tribunselayar.com
Panitia pengawasan pemilihan umum ( Panwaslu) Selayar gelar sosialisasi tata cara pengajuan sangketa pemilihan dalam rangka pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2018. 

Laporan Wartawan Tribun Selayar Nurawahidah

Laporan TribunSelayar.com, BENTENG - Panitia pengawasan pemilihan umum ( Panwaslu) Selayar gelar sosialisasi tata cara pengajuan sangketa pemilihan dalam rangka pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2018.

Berlangsung di Rayhan Square Hotel Jl Jend Sudirman, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan ( Sulsel) Kamis (26/4/2018).

Turut hadir Pimpinan panwaslu Selayar, kepala sekertariat dan panwas  Selayar, para ketua dan anggota calon, bendahara panwaslu Selayar, Lo pasangan calon, tim pasangan calon, serta tamu undagan lainnya.

Ketua panitia Reni Dwi Aryanti mengatakan tujuan kegiatan ini untuk  memberikan pengatahuan dalam masalah sangketa. Adapun dana diambil dari pemilihan Gubernur dan wakil Gunernur tahun anggaran 2018. 

Sementara Pimpinan panwaslu Selayar diwakili Sirajuddin menambahkan bahwa masalah timbul mulai dari  pemilih itu bisa saja terjadi namanya sangketa olehnya amanah UUD kapada panwaslu diberikan kewenangan  yaitu  untuk menjadi penengah jika ada pihak yang bersangketa mulai dari daftar pemilih.

"Sangketa pemilu kada merupakan sangketa yang  timbul adanya perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan yang berkaitan dengan suatu masalah fakta kegiatan, peristiwa atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu kada.

"Adapun wawenang pengawas yakni bawaslu provinsi, panwaslu kabupaten/kota dan panwasku kecamatan mempunyaia tugas dan wewenang  untuk menyelesaikan sangketa yang terjadi saat penyelenggaraan tahapan pemilu kada dan sangketa pemilu kada tidak termasuk sangketa hasil pemilu kada yang merupakan wewenang dari mahkama konsitusi," tuturnya.

Penulis: Nurwahidah
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved