Mimpi Kereta Api Terancam Kandas, Kenapa Pusat Angkat Tangan Biayanya, Ada Solusi?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Pemerintah tidak mampu lagi membiayai proyek Kereta Api Trans Sulawesi.

Dana yang ditebar pemErintah pusat untuk proyek ini terhenti di angka Rp 700 miliar.

Dana ini meliputi pembebasan lahan dan pemasangan rel sepanjang 44 kilometer (KM).

Masih ada jalur sepanjang 101 KM lagi yang belum teranggarkan.

Baca: Sama-sama Artis dan Anggota DPR, Bandingkan Total Kekayaan Desy Ratnasari dan Primus Yustisio

Baca: Sudah Muncul di Laporan KPK, Kenapa Harta Kekayaan Anang Hermansyah Seperti Ini?

Kereta Api Trans Sulawesi rencana dibangun sepanjang 145 KM.

Rel terangkai dari Parepare hingga Makassar. Sejak diluncurkan pada 18 Agustus 2014 dan pembantalan pertama pada 13 November 2015, rel ketera api baru ril 7 KM di Barru.

Kondisi terkini proyek Kereta Api Trans Sulawesi disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Makassar, Kamis (19/4).

Seharian Budi berada di Makassar, kemarin. Tapi dalam rangka ketera api. 

Pemerintah pusat sudah membuka lelang untuk melanjutkan pembangunan Rel Kereta Api Trans Sulawesi.

Masih untung, proyek ini tidak masuk daftar pencoretan, seperti proyek serupa di beberapa provinsi.

Pemerintah pusat mencoret proyek Kereta Api Kertapati-Simpang-Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan, Kereta Api Muaraenim-Pulau Baai di Sumatera Selatan-Bengkulu, Kereta Api Tanjungenim-Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan, Kereta Api Jambi-Pekanbaru di Jambi-Riau, dan Kereta Api Jambi-Palembang di Jambi-Sumatera Selatan.

Dicoret juga proyek Rel Kereta Api Provinsi Kalimantan Timur, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor Timur-Barat.

Sudah Dilelang

Menteri perhubungan mengungkapkan, proyek Kereta Api Trans Sulawesi sudah masuk lelang Kerja Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sudah belasan investor asing tertarik dengan proyek senilai Rp1,3 triliun.

"Kita sedang melakukan lelang KPBU. Lelang ini dimungkinkan investor bukan dari Indonesia," ujar Budi usai menghadiri acara Dialog Teras Kita yang digelar Kompas di Kampus Universitas Hasanuddin Unhas, Makassar, kemarin.

Budi mengatakan, setidaknya 16 investor asing siap menanamkan modalnya untuk “peradaban Investor asing dimaksud, Malaysian Railways, China Railway, PT Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Citi Group, BNP Paribas, Bank of China, Shanghai Liangxin Electrical Co Ltd, Shimizu Corporation, Sumitomo Corporation, Dohwa Engineering Co Ltd, Hyundai Engineering &Construction Co Ltd, Itochu Corporation, PT Posco E & E Co Ltd, dan Toyo Construction Co Ltd baru Sulsel” itu.

Meski peminat didominasi investor asing, Budi berharap pengusaha lokal tidak tertinggal.

"Saya sarankan kerja sama dengan pengusaha lokal. Supaya ini bisa bersama dan bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua," kata menteri.

Budi berharap, belasan investor yang tertarik tersebut dapat segera membantu terkait pendanaan proyek basional ini, agar dapat selesai dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Fokus Barru

Menurut menteri, pembangunan tahap pertama proyek yang rencananya menghubungkan Makassar di Sulsel dengan Manado di Sulawesi Utara, diselesaikan tahun ini.

"Saat ini kan pengerjaannya berfokus di sekitar Kabupaten Barru , dan tahun ini akan selesai yang 44 km itu," ujar Budi.

Rute Makassar-Parepare diharapkan bisa beroperasi optimal pada tahun 2019, dan bisa dimanfaatkan untuk mengangkut barang logistik.

Sedangkan fungsi mengangkut penumpang akan menyusul belakangan.

Pembangunan rel kereta api ditargetkan selesai 44 km pada 2018. Dari total panjang jalur kereta api 145 km Makassar-Parepare.

Dia mengaku proses lelang tengah dilakukan oleh Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha (KPBU). Beberapa investor asing pun menawarkan diri untuk mengerjakan jalur kereta api tersebut.

Anggaran Rel Kereta Api

Jalur Trans Sulsel yang direncanakan sepanjang 145 km. Dengan anggaran yang disiapkan dari APBN mencapai Rp 9 triliun, mulai Makassar-Parepare.

Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 2 triliun untuk panjang 44 km. Dengan rincian Rp 1,4 triliun pada 2017 dan Rp 600 miliar pada 2018.

Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencoret status proyek strategis nasional (PSN) untuk 14 proyek.

Mayoritas dari proyek tersebut dilakukan pada sektor kereta api.

Menurut Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo, dicoretnya status PSN untuk proyek kereta api karena kajian pembangunan yang belum tuntas. Oleh karena itu, hasil evaluasi KPPIP memutuskan bahwa proyek kereta ini tidak akan bisa kontruksi pada kuartal III 2019.

Pembangunan Infrastruktur Butuh Rp4.100 Triliun, APBN Hanya Sanggup Rp422,75 triliun
13 Proyek Strategis Rampung di 2018, Nomor 1 dan 2 Jalan Tol di Jabodetabek

Menhub Optimistis Proyek Kereta Api Sulsel Dilirik Investor Asing

"Mau di kereta atau di jalan tol, mau kajian itu baru selesai dia kan harus izin Amdal, kemudian harus melakukan kajian trase, titik mana yang dilewati. Setelah itu ada pembebasan lahan, akhirnya konstruksi. Nah proyek kereta apa ini masih dalam tahap kajian, sehingga kalau dipaksa pada kuartal III 2019 dimulai itu gak bisa," ujarnya, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/4).

Pemerintah tidak mampu lagi membiayai pembangunan kereta api Trans Sulawesi tersebut.

Pemerintah pusat hanya mampu membiayai proyek kereta api tersebut hingga 2018 dengan penyelesaian 44 kilometer, dengan anggaran sekitar Rp3 triliun.

Untuk 2018 saja, pemerintah menganggarkan Rp1,3 triliun.

Anggaran ini terbagi untuk segmen Barru-Palanro sebanyak Rp681 miliar (lanjutan pekerjaan tahun 2017), sedangkan untuk segmen Barru-Maros Rp583 miliar.

PPK Pengembangan Perkeretaapian Sulsel Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Imam Azis W, mengatakan progres segmen awal sudah mencapai 78 persen.

Segmen awal ini, dimulai dari perbatasan Pangkep-Barru hingga Palanro (Barru). Jarak segmen pertama ini sepanjang 44 km.

Menurutnya dalam segmen awal ini akan dibangun sebanyak 5 stasiun kereta. "Jadi segmen awal ini full di kabupaten Barru," katanya.

Ia mengungkapkan pengerjaan segmen awal ini akan di selesaikan sesuai target.

"Kami target ini selesai pada Oktober 2018. Pembangunan ini sesuai dengan kontrak, dari 2015 hingga 2018, " kata Azis.

Ia menambahkan anggaran yang telah terpakai sejak 2015 itu sebesar Rp 700 miliar. Anggaran ini sudah masuk dengan pembebasan lahan.

Rencananya pembangunan segmen kedua akan dikerjakan pada tahun 2018. Pembangunan ini akan berlangsung di perbatasan kabupaten Pangkep hingga perbatasan kabupaten Pangkep - Maros.

Kendala yang ada saat ini, ia akui yakni cuaca. Untuk pendistribusian material ifrastruktur sendiri itu berlangsung lancar.(tribun-timur.com/fahrizal syam/saldy irawan)

Selengkapnya Baca Edisi Cetak Harian Tribun Timur Makassar

Baca: Sama-sama Artis dan Anggota DPR, Bandingkan Total Kekayaan Desy Ratnasari dan Primus Yustisio

Baca: 2 Periode di DPR dan Baru Saja Ultah 39, Ini Total Harta Thita Putri SYL Berikut Utangnya