BPJS Ketenagakerjaan Pacu Kepesertaan Pekerja Informal

Manfaat yang diberikan tetap sama untuk JKK, tetap memberikan perlindungan unlimited atau tanpa batas untuk biaya pengobatan.

BPJS Ketenagakerjaan Pacu Kepesertaan Pekerja Informal
fadhly/tribun-timur.com
Dalam rangka perluasan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen PHI dan Jamsos, serta Kemnaker RI menggelar diseminasi sistem jaminan sosial nasional bagi pekerja sektor informal di Hotel Singgasana Makassar, Rabu-Kamis (11-12/4/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dalam rangka perluasan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen PHI dan Jamsos, serta Kemnaker RI menggelar diseminasi sistem jaminan sosial nasional bagi pekerja sektor informal di Hotel Singgasana Makassar, Rabu-Kamis (11-12/4/2018).

Acara tersebut dihadiri sekitar 60 orang dari setiap perwakilan organda, advokat, profesi dokter, penyuluh tani, kelompok tani, komunitas transportasi online, pendamping PKH, perisai, nelayan, penyuluh perikanan, dan Asosiasi Pedagang Pasar.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Usman Rappe yang ditemui di sela pembukaan diseminasi ini menuturkan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Baca: BPJS Ketenagakerjaan Hibahkan Fasilitas Ini di CPI Losari

Baca: BPJS Ketenagakerjaan Makassar Santuni Keluarga TKI Meninggal di Malaysia

"Dimana dari keempat Program tersebut yang baru bisa diberikan untuk pekerjaan Informal atau yang biasa kita sebut Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) hanya 3 program yaitu JKK, JKM dan JHT," katanya.

Manfaat yang diberikan tetap sama untuk JKK, tetap memberikan perlindungan unlimited atau tanpa batas untuk biaya pengobatan yang disebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, dan semuanya di Kelas 1 rumah sakit.

"Jadi kami tidak membedakan kelas perawatan di rumah sakit semuanya di Kelas 1 dan tidak perlu rujukan," katanya.

Sementara untuk JKM akan diberikan santunan sebesar 24 juta dan apabila masa iur mencapai 5 tahun akan ditambah beasiswa untuk satu anak senilai Rp 12 juta.

"Sementara JHT sendiri merupakan bentuk tabungan pekerja yang bisa diambil apabila pekerja mencapai usia pensiun atau sudah berhenti bekerja," ujarnya.(*)

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved