Menohok! Blak-blakan Abraham Samad Tak Suka Dinasti Politik. Ternyata Ini Alasannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinasti politik adalah salah satu perilaku yang cenderung mengarah pada perilaku koruptif. 

Sudah banyak contoh, kepala daerah dengan keluarga inti yang menyebar di pemerintahan pada ujungnya berakhir di penjara karena terbukti korupsi.

Mantan Ketua Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menyatakan perilaku korupsi melahirkan dua bentuk penguasaan dalam kehidupan.

Hal itu diutarakan pendiri Anti Corupption Commite (ACC) saat menjadi panelis di Forum Diskusi IMMIM (FDI) bertemakan Mengapa Pemimpin Cenderung Korupsi, Sabtu (24/3/2018).

Abraham Samad menjelaskan, dua hal yang dimaksud yakni Kapitalisme Kroni dan dinasti politik.

Bentuk Kapitalisme kroni yang dimaksud yakni penguasaan sumber daya (aset) dan pengaruh oleh segelintir orang yang secara terus menerus menguat dan tak terbendung.

"Adanya praktek yang disebut kapitalisme kronik, berdasarkan data KPK ada 340 perusahaan yang menguasai 26 juta hektar lahan, ini ketimpangan luar biasa sementara petani kita yang jumlahnya 23 juta lebih hanya menguasai 21 juta lahan hektar, coba bandingkan ketimpangannya," ucap Abraham.

Selain itu, turunan yang dilahirkan perilaku korupsi yakni dinasti Politik.

"Dinasti Politik itu terang-terangan menimbulkan korupsi, sudah banyak contohnya termasuk yang saya ungkap dan terakhir itu kejadian di Kendari," paparnya.

Saat menjabat Ketua KPK, Abraham Samad mengungkap praktik korupsi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Dari kasus Atut kemudian berkembang dan menyeret keluarganya.

Sementara kasus Kendari yang dimaksud adalah ditangkap tangannya Asrun menerima suap oleh KPK barru-baru ini.

Asrun adalah Wali Kota Kendari dua periode lalu digantikan anaknya. Asrun kemudian maju Pilgub Kendari tahun ini.

Asrun adalah Wali Kota Kendari selama dua periode, 2007-2012 dan 2012-2017.

Asrun berlatar belakang birokrat dan berpasangan dengan Musadar Mappasomba memenangi dua kali Pilkada Kota Kendari berturut-turut.

Asrun yang merupakan politikus PAN berpasangan dengan kader PDI Perjuangan, Hugua, mencoba peruntungan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra pada Pilkada Serentak 2018.

Selain PAN dan PDI Perjuangan, paslon tersebut didukung dua parpol lainnya.

Sementara, Adriatma Dwi Putra alias ADP adalah putra bungsu dari dua anak Asrun.

Dia juga mantan anggota DPRD setempat dan menjabat sebagai Sekretaris Umum DPW PAN Sulawesi Tenggara periode 2015-2020.

ADP meneruskan pangku kekuasaan ayahnya sebagai Wali Kota Kendari periode 2017-2022 setelah memenangi Pilkada Kota Kendari pada Pilkada 2017.

Terhitung sejak dilantik 9 Oktober 2017 hingga ditangkap oleh tim KPK, ADP baru mengecap manisnya jabatan Wali Kota Kendari selama 140 hari atau lebih empat bulan.

Dinasti politik keluarga Asrun tidak berhenti di situ.

Istri Asrun, Sri Yastin adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Kendari (2017-sekarang).

Dan putra sulung Asrun-Sri Yastin, Asrizal Pratama Putra adalah Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Kendari sejak 2015 dan Ketua DPD PAN Kota Kendari sejak 2016.

Adik Asrun, Hasria, menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari (2017-sekarang).

Adik Asrun lainnya, Askar Mahmud, menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Kendari sejak 2013.

Selain itu, paman Asrun, Surunuddin Dangga (64) adalah Bupati Konawe Selatan (2016-2021). Bagaimana kelanjutan dinasti keluarga Asrun setelah kasus ini? 

Pendapat Panelis Lain

Untuk perilaku korupsi di tataran Pemerintahan yang dilakukan oleh kepala daerah maupun legislator, Abraham Samad menilai hal itu lahir lantaran tak adanya aturan jelas yang diberlakukan oleh Partai Politik dalam menentukan calon kepala daerah maupun legislator.

"Banyak hal tidak dimiliki Partai Politik sehingga berdampak pada perilaku korupsi termasuk kode etik. Tunjukan ke saya kalau ada Parpol yang punya kode etik. Selain itu Parpol juga tidak punya ankuntabilitas pengelolaan keuangan Partai sehingga mahar Politik itu bisa membengkak," ungkapnya.

Sementara itu panelis lain yakni Dr Zainal Arifin Mokhtar menegaskan bahwa melihat akar dari korupsi harus dibedakan landasannya dan cara penanggulangannya. Terutama terkait dengan pembedaan antara sistem dan praktiknya.

"Kita sering kali gagal melihat sistem dengan praktiknya. Kita mengindetikan sistem dengan praktik padahal dua hal yang berbeda. persis sama perdebatan saya dengan Pak Abraham Samad yang menyamakan political dinasti dan praktik politikal dinasti. Kalau political dinasti di Indonesia gagal memang iya tapi dinegara lain berhasil juga iya," terangnya.

"Kalau kita bicara soal Partai Politik misalnya itu tidak cukup lima menit karena turunannya banyak mulai pendanaan dan satu pertanyaan yang tak pernah terjawab semisal Parpol itu jenis kelaminnya apa. Apakah dia lembaga publik atau lembaga private, teori di seluruh dunia konsekuensi harus memilih diantaranya sementara Indonesia belum menyatakan sikap ini juga satu masalah," lanjutnya.

Hal yang fundamental menjadi salah satu penyebab carut marutnya sistem kenegaraan yang kemudian juga memunculkan praktik korupsi menurutnya tak lain lantaran sistem kenegaraan Indonesia dinilai Ambigu.

" Kita mengawinkan sistem presidensil dengan praktik parlementer. Hal ini tidak ditemukan di negara lain, dalam penyusunan Undang-Undang kita misalnya melibatkan Presiden di dalamnya sehingga terlibat disitu maka gejala tukar menukarnya kepentingan terjadi. Sehingga saya mengajak mari kita rapi menempatkan sistem," tutupnya

Sebelumnya Forum Diskusi IMMIM (FDI) kembali menggelar dialog atau diskusi reguler, Sabtu (24/3) di Gedung IMMIM Jl Jendral Sudirman, Makassar. FDI kali ini bertemakan, 'Mengapa Pemimoin Cenderung Korupsi?'.

Dengan menghadirkan empat orang panelis masing-masing dengan pendekatan atau tinjauan berbeda. Mereka yakni Prof Dr Mansyur Ramli (tinjauan pendidikan), Dr Zainal Arifin Mokhtar (tinjauan hukum) dan Prof Dr Arifuddin Ahmad (tinjauan islam).

Serta mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, yang membahas terkait tinjauan penindakan korupsi. Selain menghadirkan empat orang panelis, FDI kali ini dipandu oleh Prof Dr Hamdan Juhannis selaku moderator.

Dan juga dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan, baik ulama, perwakilan ormas Islam, pemerintahan, akademisi, militer dan juga perwakilan jurnalis.(TRIBUN-TIMUR.COM/Alfian)