EKOM-LMND Unismuh Tutut Presiden Jokowi Cabut UU MD3

Jenderal Lapangan aksi, Muh Iqra mengatakan UU MD3 melanggar prinsip demokrasi yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 28 E.

EKOM-LMND Unismuh Tutut Presiden Jokowi Cabut UU MD3
FAHRIZAL
Sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan diri Eksekutif Komisariat Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EKOM-LMND) Unismuh Makassar, menggelar aksi unjuk rasa di depan kampusnya, Jl Sultan Alauddin, Selasa (20/3/2018). 

Laporan Wartawan Trbun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan diri Eksekutif Komisariat Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EKOM-LMND) Unismuh Makassar, menggelar aksi unjuk rasa di depan kampusnya, Jl Sultan Alauddin, Selasa (20/3/2018).

Unjuk rasa ini menuntut presiden Joko Widodo mencabut Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang dianggap dapat membungkam kebebasan bereksptesi masyarakat.

Jenderal Lapangan aksi, Muh Iqra mengatakan UU MD3 melanggar prinsip demokrasi yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 28 E.

Baca: Hindari Jl Sultan Alauddin, Ada Demo Mahasiswa

"Undang-undang MD3 mengekangbhabis masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, keresahan, bahkan kritikannya dalam meluruskan jalannya pemerintahan. UU MD3 ini jelas melanggar prinsip demokrasi yang termaktub dalam UUD 1945," kata dia.

Demonstran menyebut, adanya undang-undang ini membuat pemerintahan akan diarahkan kembali ke pemerintahan otoritarianisme seperti masa orde baru, dimana ketika masyarakat mengkritik pemerintah, maka akan dipidana.

"Ditambah lagi dengan rencana amandemen UUD 1945 yang kabarnya orientasi amandemen
ini akan kembali menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, yang artinya presiden
langsung tanpa rakyat campur dalam memilih pemimpinnya," kata dia.

Ia mengatakan, adanya beberapa pasal dalam undang-undang tersebut bepeluang menghambat kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

"Mirisnya lagi RKUHP oleh komisi III DPR bersama pemerintah terdapat pasal yang menyebutkan bahwa dilarang memberikan pendapat pada presiden dan itu akan di anggap sebagai kritikan, pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 KUH Pidana berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekpresi," kata dia.

Selain menuntut pemerintah mencabut UU MD3, demonstran juga mennutut batalkan rencana amandemen UUD 1945.

" Batalkan RKUHP, laksanakan pasal 33 ayat 3 UUd 1945, dan kembali ke Nawacita dan Trisakti,"katanya (*)

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved