Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Mahasiswa Makassar Minta Bawaslu Libatkan Tim Cyber Polda

Sekjen KAMMI Makassar, Irfan, mengakui jika pesta demokrasi di Kota Makassar menjadi perhatian khusus di Sulsel.

Penulis: Abdul Azis | Editor: Imam Wahyudi
SANOVRA JR
Pengundian nomor urut calon Pilwali Makassar telah dilaksanakan di Hotel Grand Clarion Makassar, Selasa (13/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Azis Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mahasiswa dan pemuda Kota Makassar menggelar diskusi menolak isu sara dan tempat ibadah sebagai sarana kampanye di Cafe Ogi, Jl AP Pettarani, Makassar, Rabu (28/2/2018).

Mereka yang mengatasnamakan diri kelompok pemuda dan mahasiswa Makassar ini terdiri PPI Sulsel, KAMMI Makassar, GMKI Makassar, PMKRI Makassar, Dema Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin dan Senat Mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

Sekjen KAMMI Makassar, Irfan, mengakui jika pesta demokrasi di Kota Makassar menjadi perhatian khusus di Sulsel.

"Dibeberapa daerah sudah mulai ada pemetaan politik, pada dasarnya pilkada murni pertarungan ide, bukan isu Sara. KAMMI kedepan akan mengawal pilkada damai," tegas Irfan, Rabu (28/2/2018).

Hal senada dikatakan Muh Fathanadin, perwakilan HMI Cabang Gowa Raya, dia mendukung penuh pesta demokrasi di Makassar tanpa adanya isu sara dan menolak keras rumah ibadah menjadi tempat kampanye.

Sementara perwakilan Senat Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Fauzi Ali Akbar berharap pilkada di Sulsel berjalan lancar dan damai. Namun hal itu bisa terwujud jika calon atau pendukung tidak menjadikan isu sara dan rumah ibadah sebagai lokasi kampanye.

"Kami juga menghimbau kepada tokoh agama untuk bersama-sama merekatkan komunikasi agar bisa menjaga pilkada Sulsel berkualitas," ujarnya.

Dalam diskusi itu, kelompok pemuda dan mahasiswa juga mengimbau KPU Sulsel untuk menyelenggarakan Pilkada Sulsel secara profesional, jujur, dan adil.

Menghimbau Bawaslu Sulsel dan jajaranya untuk mengefektifkan pengawasan dan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

Bawaslu sudah harus kordinasi dengan tim cyber kepolisian untuk menindak person yang mengadu-domba masyarakat dengan isu hoaks, sara dan lain-lain. Menolak politisasi sara dalam kampanye pilkada 2018, karena akan memecah belah umat.

Menolak penggunaan tempat ibadah sebagai panggung politik agar kesucian tempat ibadah tetap terjaga. Selain itu, pemuda dan mahasiswa juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan isu hoaks dipilkada yang bisa memecah belah konflik sosial.

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved