Belum Lengkap, Kejari Enrekang Kembalikan Berkas Dugaan Korupsi Proyek Jalan Pebaian-Tombang

Menurut Kepala Kejari Enrekang, Emanuel Achmad, masih ada beberapa berkas formil dan materil yang dianggap belum lengkap.

Belum Lengkap, Kejari Enrekang Kembalikan Berkas Dugaan Korupsi Proyek Jalan Pebaian-Tombang
Muh.Asiz Albar/tribunenrekang.com
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Enrekang, Emanuel Ahmad. 

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com Muh Azis Albar

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Enrekang mengembalikan berkas kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Pebaian-Tombang, Kecamatan Baroko, ke penyidik Polres.

Pengembalian berkas kasus dugaan korupsi proyek jalan yang melekat pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) tersebut lantaran berkas dinggap belum lengkap.

Menurut Kepala Kejari Enrekang, Emanuel Achmad, masih ada beberapa berkas formil dan materil yang dianggap belum lengkap.

"Jadi kita sudah terima berkasnya sejak 7 Februari lalu, namun setelah dikaji tanggal 18 Februari kita nyatakan berkas P18 yang berarti masih belum lengkap, jadi kita kembalikan ke Polres," kata Emanuel Achmad kepada TribunEnrekang.com, Kamis (22/2/2018).

Baca: Kasus Pelecehan Seksual Marak, Kepala DP3A Enrekang: Orangtua Terlalu Sibuk

Ia menjelaskan, pihaknya telah memberikan petunjuk kepada penyidik terkait dokumen yang harus dilengkapi.

Untuk itu, Kejari masih menunggu penyerahan berkas kembali dari Polres Enrekang terkait melengkapi berkas kasus itu.

"Kami di Kejari sisa tunggu dari Polres, kalau nanti sudah dilengkapi berkasnya kami akan kroscek lagi kalau sudah dipenuhi dan lengkap maka kita anggap P21," ujar Emanuel.

Kasus dugaan korupsi proyek peningkatan/pemeliharaan jalan Ruas Pebaian-Tombang, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang melibatkan dua tersangka.

Baca: 20 Saksi Bakal Diperiksa Terkait Kasus Dugaan Korupsi RS Pratama Belajen Enrekang

Mereka adalah Sekretaris Dinas PU Enrekang, Sarifuddin yang bertindak sebagai PPK proyek dan Direktur CV Cipta Griyatama Sejahtera, Arli sebagai penyedia saja dalam proyek tahun anggaran 2016 itu.

Berdasarkan audit BPKP, dalam proyek senilai Rp 1 miliar itu ditemukan kerugian negara sebesar Rp 692 juta lebih.(*)

Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved