UU MD3 Disahkan, TII: Langkah Mundur Bagi Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi

Transparency International Indonesia (TII) menilai UU ini akan mencederai amanah rakyat terhadap sistem demokrasi.

UU MD3 Disahkan, TII: Langkah Mundur Bagi Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi
TRIBUN TIMUR/DARUL AMRI
Sekertaris Jendral Transparency International (TI) Dadang Trisasongko 

“kecenderungan menguatnya sikap anti kritik dan perlindungan yang berlebihan bukan hanya di DPR. Kita juga bisa temui didalam ketentuan tentang penghinaan terhadap presiden di dalam Rancangan KUHP yang tengah dibahas oleh pihak pemerintah dan DPR.” lanjut Dadang.

Rilis ini, Peneliti Hukum dan Kebijakan TI Indonesia, Reza Syawawi menambahkan, ketentuan tentang mekanisme Izin pemeriksaan dari MKD untuk memeriksa anggota DPR pernah dibatalkan MK. Di putusan nomor 76/PUU-XII/2014.

"Jika pasal ini muncul lagi, maka DPR dan presiden sebagai pembentuk UU dinilai mengabaikan putusan MK, dan itu jelas-jelas telah melanggar UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan," jelas Reza Syawawi.

Lanjutnya, rezim izin ini diindikasikan kuat proteksi politik terhadap anggota DPR, apalagi pada kasus-kasus Korupsi yang bisa menimbulkan potensi konflik kepentingan anggota DPR. Sebaliknya, DPR justru menambah kewenangannya sendiri untuk memanggil paksa, bahkan melaporkan secara pidana.

"Jadi secara umum, UU ini tidak punya kontribusi untuk memperbaiki kinerja dan citra DPR, justru DPR RI dan Pemerintah ingin melanggengkan praktik impunitas anggota Dewan," ujar Reza.

Olehny itu, Transparency International Indonesia mendorong DPR sebagai lembaga wakil rakyat untuk bekerja lebih keras dalam upaya pemberantasan korupsi. Bukan sekedar memoles citra, atau bahkan menjauhkan diri dari kritik konstituennya. (*)

Penulis: Darul Amri Lobubun
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved